Berita  

Larangan Pungutan Dan Penjualan Seragam Di Sekolah Sesuai Peraturan Perundang-undangan 

Larangan Pungutan Dan Penjualan Seragam Di Sekolah Sesuai Peraturan Perundang-undangan 
Foto: Erfandi Pimpinan Redaksi Media Suara Demokrasi.
banner 120x600

SUMENEP, Suarademokrasi – Di tengah antusiasme penerimaan siswa baru, mengingatkan sekolah-sekolah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk pungutan dan penjualan seragam atau bahan seragam kepada murid baru. Praktik ini dilarang keras guna demi menjaga keadilan dalam mewujudkan pendidikan wajib 12 tahun.

Program wajib belajar 12 tahun dimaksudkan agar generasi bangsa bisa tamatan sekolah menengah atas. Program ini juga dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah Usaha secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga nantinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Pendidikan yang baik dan bermutu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Baca Juga: Bupati Sumenep: Pentingnya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dapat dilakukan dengan cara melalui pendidikan. Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak.”

Pada tahun 2013, pemerintah pusat telah mengeluarkan program wajib belajar 12. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai beberapa sekolah di Kabupaten Sumenep tidak mematuhi peraturan yang ada.

Ditengah tidak kestabilan perekonomian masyarakat, masih banyak ditemukan pihak sekolah yang masih membebani orang tua atau wali murid baru untuk membeli seragam atau bahan seragam di sekolah. Praktik ini dilarang keras guna menghindari beban finansial tambahan bagi orang tua demi menjaga keadilan dalam akses pendidikan.

Baca Juga :  Pemdes Kalimo'ok Diduga Mengabaikan UU dan Peraturan

Larangan ini diatur dalam beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

– Pasal 181: Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

– Pasal 198: Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga melarang sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan proses PPDB.

Lembaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan penjualan seragam atau bahan seragam akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah yang terlibat dalam praktik ini juga dapat dikenai sanksi oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Pengadaan pakaian seragam sekolah pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Namun, sekolah dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 50 Tahun 2022.

Dalam pengadaan tersebut, sekolah tidak boleh mengatur kewajiban atau memberikan beban kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru setiap kali naik kelas atau saat penerimaan peserta didik baru.

Jika terdapat sekolah yang masih memaksa peserta didik untuk membeli seragam atau bahan seragam, orang tua atau wali murid dapat melaporkan hal ini ke berbagai pihak, antara lain:

Baca Juga :  9,74 Gram Barang Terlarang Diamankan Satresnarkoba Polres Sumenep

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Melalui Layanan Informasi dan Pengaduan Kemendikbudristek,

2. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota: Dinas pendidikan setempat akan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

3. Ombudsman atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Pengaduan dapat diajukan oleh individu yang dirugikan atau pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.

Dengan penegakan regulasi ini, diharapkan tidak ada lagi praktik penjualan seragam oleh pihak sekolah yang memberatkan orang tua murid. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di lapangan, demi memastikan hak-hak peserta didik dan orang tua terjaga serta terciptanya lingkungan pendidikan yang adil dan tidak memberatkan.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.