SUMENEP, Suarademokrasi.id | Guna untuk menciptakan Kamtibmas di masa menghadapi Pemilu 2024 mendatang, Kodim 0827/Sumenep menggelar kegiatan Pembinaan Komunikasi (Binkom) Cegah Konflik Sosial dengan tema “Peran Seluruh Komponen Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial Di Wilayah Kodim 0827/Sumenep.
Binkom ini merupakan salah satu program Mabes TNI AD untuk menyerap aspirasi dalam berbagai persoalan terkait dengan situasi dan kondisi di setiap wilayah, Binkom yang digelar oleh Tim Intel Kodim 0827/Sumenep di aula Makodim setempat dihadiri oleh segenap jajaran TNI AD dan instansi terkait serta para undangan dari berbagai komponen elemen masyarakat yang diantaranya para tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda, Mahasiswa dan Media serta LSM yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep, Selasa 12 Juni 2023.
Binkom ini digelar sebagai salah satu upaya pencegahan konflik sosial di daerah yakni dengan menggalakan komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah baik itu TNI, Polri maupun pemerintah daerah.
Baca juga : Ketua DPRD Mengucapkan Apresiasi Terhadap Kinerja Polres Dan Kodim 0827/Sumenep
Dalam sambutan Kapten Inf Moch. Abidin yang mewakili Dandim 0827/Sumenep menyampaikan bahwa, di era keterbukaan informasi ini masyarakat mampu menjaring dan mencegah penyebaran paham ideologi atau gerakan radikalisme, yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 di mana dapat mengancam keutuhan NKRI baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.
“Dengan memahami bahaya tersebut maka kita semua harus dapat menempatkan diri untuk tetap saling menjaga, mematuhi dan mentaati seluruh aturan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Untuk menjaga keutuhan NKRI ini pihaknya meminta kepada seluruh komponen masyarakat Sumenep untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, dan selalu bekerjasama untuk bergandengan tangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
“Dalam menjaga keutuhan NKRI ini tidak bisa hanya TNI dan Polri saja, tapi butuh peran dari seluruh komponen masyarakat untuk bersama ikut menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia, maka dari itu kita lakukan kegiatan sosialisasi ini yang merupakan salah satu solusi untuk mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat khususnya di wilayah Kodim 0827/Sumenep ini.” Tegas Kapten Inf Moch. Abidin kepada para undangan yang hadir.
Didalam sesi tanya-jawab yang disampaikan oleh para audiens yang ada, polemik atau konflik yang terjadi di masyarakat dikarenakan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak penyelenggara pemerintah dan aparat penegak hukum itu sendiri yang melanggar aturan sendiri. Karena dinilai tidak ada keseriusan untuk memberikan pelayanan dan menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada bagi orang beruang dan berkuasa yang melanggar aturan, baik itu dari para oknum pejabat dan aparat sendiri maupun masyarakat.
Konflik yang terjadi di masyarakat diantaranya persoalan galian c yang sejak dulu dinilai melanggar peraturan sampai saat ini terus menjadi polemik, Laut yang banyak diklaim milik perorangan yang ingin dijadikan lahan tambak, penyaluran BBM bersubsidi yang masih dibiarkan dimanfaatkan oleh para mafia BBM, dan Polemik Reorganisasi Pemilihan ketua RT pun masih di biarkan terjadi di masyarakat.
Sedangkan persoalan itu semua sudah diatur dalam peraturan, tapi pihak penyelenggara pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai masih sepihak kepada orang yang berkuasa atau memiliki jabatan penting dalam politik hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.
Sarana kami sebagai penulis berita ini, berharap kepada pihak penyelenggara pemerintah dan aparat penegak hukum yang ada harus bisa memperbaiki diri sendiri dulu dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan pelayanan yang maksimal tanpa harus pandang bulu dan harus bisa mendengarkan aspirasi masyarakat serta menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang ada.
Dan sering melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada segenap komponen elemen masyarakat, hal itu guna untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah dan aparat itu sendiri, sehingga rencana dan program yang akan dijalankan oleh pemerintah bisa sejalan dan sepemikiran dengan masyarakat.
