SUMENEP, Suarademokrasi – Polemik pengunduran diri Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, terus menjadi perhatian banyak pihak. Kali ini, dukungan moril datang dari pengacara Kurniadi dan aktivis muda Sumenep, Amin, yang menilai bahwa kabar mundurnya dr. Erli tidak bisa dipandang secara sederhana.
Dalam keterangannya di grup WhatsApp komunitas Sumenep, Minggu (27/07/2025), Kurniadi menegaskan bahwa dinamika ini merupakan persoalan struktural yang kompleks. “Ini bukan sekadar mundur atau tidak mundur. Ini soal posisi dan pertarungan eksistensi. RSUD MA dulu dikenal buruk karena salah urus, tapi kini naik kelas ke tipe B berkat kepemimpinan dr. Erli,” ujarnya.
Menurut Kurniadi, kenaikan status rumah sakit dari tipe C ke tipe B adalah bukti kemajuan yang signifikan. “Secara teori, kualitas pelayanan naik hingga 80 persen. Penilaian ini bukan asal-asalan, melainkan hasil evaluasi lembaga lintas fungsi yang kredibel,” tegasnya.
Baca Juga; RSUD Sumenep Siap Akreditasi, Tingkatkan Standar Layanan Tipe B
TikTok: https://vt.tiktok.com/ZSShrbQYc/
Namun, di tengah capaian tersebut, Kurniadi menyayangkan adanya dugaan tekanan psikologis yang dihadapi dr. Erliyati. “Prestasi beliau bukan diapresiasi, tapi justru dibully oleh pihak yang seharusnya mendukung perubahan,” ungkapnya. Ia pun optimis Bupati Sumenep tidak akan gegabah melepas sosok pemimpin yang dibutuhkan institusi.
Pengunduran diri Direktur RSUD Sumenep menjadi teka-teki diberbagai kalangan, hal itu terus menjadi perbincangan digrup WhatsApp. Karena jejak rekam sosok perempuan ibu rumah tangga yang mampu memajukan rumah sakit dan jiwa sosialnya, mampu menyedot perhatian publik atas isu kemundurannya.
Sementara itu, Amin juga menyatakan keprihatinannya. “Saya tak sudi bila dr. Erliyati benar-benar mundur. Di bawah kepemimpinannya, RSUD mengalami transformasi besar, baik dalam pelayanan maupun manajemen,” tegasnya. Ia menambahkan, tidak ada jaminan bahwa pengganti dr. Erliyati akan mampu mempertahankan ritme kerja dan integritas yang telah dibangun.
Amin mendesak Pemkab Sumenep untuk memberi ruang klarifikasi terbuka terkait alasan pengunduran diri tersebut. “Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai tenaga kesehatan kecewa dan publik kehilangan sosok pemimpin yang layak dipertahankan,” tutupnya.
