SUMENEP, Suarademokrasi – Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya untuk menumbuhkan budaya inovasi sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Sayhwan Effendi, dalam sambutannya menyatakan bahwa inovasi tidak lagi dipandang sebagai pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat daya saing daerah.
Menurutnya, dinamika masyarakat di era digital menuntut pemerintah untuk bergerak cepat, kreatif, serta mampu merumuskan solusi konkret atas berbagai persoalan publik. Karena itu, budaya inovasi bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi merupakan kewajiban kolektif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep.
“Inovasi menjadi instrumen penting dalam peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan inovasi, kinerja birokrasi akan semakin adaptif dan kompetitif,” ujar Sayhwan Effendi dalam sambutannya pada Malam Anugerah Inovasi Daerah 2025 yang berlangsung di area timur Taman Potre Koneng, Jumat (24/10/2025).
Baca Juga: BPRS Bhakti Sumekar Kolaborasi Perluas Inklusi Digital Daerah
Lebih lanjut ia menekankan bahwa ASN harus memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru selama tetap berada dalam koridor regulasi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Semangat tersebut diharapkan mampu melahirkan terobosan konstruktif yang mendukung percepatan pembangunan daerah.
Pemkab Sumenep juga mengapresiasi meningkatnya partisipasi masyarakat dan perangkat daerah dalam ajang Anugerah Inovasi Daerah 2025. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), terdapat 68 usulan inovasi yang masuk, dan 58 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Fakta ini menunjukkan bahwa budaya inovasi mulai mengakar dalam birokrasi maupun komunitas warga.
Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Sayhwan berharap agar semangat inovatif terus menyala di setiap lini pemerintahan dan masyarakat. “Kami optimistis bahwa budaya inovasi yang tumbuh di kalangan ASN dan masyarakat akan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan publik,” pungkasnya.
Dengan demikian, dirinya menegaskan bahwa inovasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi bagian integral dari praktik birokrasi menuju pembangunan daerah yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.
