ROKAN HULU, Suarademokrasi — Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) terus memperluas konsolidasi organisasi dengan mengukuhkan struktur kepengurusan di berbagai wilayah sebagai representasi resmi organisasi Pers. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui pelantikan dan pengesahan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJI Kabupaten Rokan Hulu periode 2026–2029 oleh Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori.
Berdasarkan rilis resmi, pelantikan pengurus DPC PJI Rokan Hulu (Rohul) berlangsung di Kabupaten Rokan Hulu yang dikenal sebagai “Negeri Seribu Suluk” pada Selasa, 13 Januari 2026.
Acara berlangsung khidmat namun meriah dengan dihadiri Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, Ketua DPRD Rokan Hulu Hj. Sumiartini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan organisasi wartawan, serta sejumlah tamu undangan. Suasana semakin semarak dengan puluhan papan bunga ucapan selamat yang menghiasi lokasi kegiatan.
Baca Juga: Ketum PJI: Jangan ‘Coba-Coba’ Kriminalisasi Jurnalis Berintegritas
Dalam sambutannya, Ketua Umum PJI Hartanto Boechori menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan soliditas pengurus PJI Rokan Hulu. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan idealisme jurnalistik agar organisasi Pers tidak tergerus oleh kepentingan pragmatis, khususnya persoalan materi.
“Jangan sampai uang menjadi segala-galanya. PJI memiliki sejarah panjang sejak era reformasi 1998 dan merupakan salah satu pemrakarsa serta penandatangan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) pada 6 Agustus 1999, yang kini menjadi Kode Etik Jurnalistik (KEJ),” ujar Hartanto.
Tokoh Pers nasional tersebut juga menyampaikan target agar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) anggota PJI ke-10 dapat diselenggarakan di Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, ia mengingatkan seluruh anggota PJI agar setiap sengketa pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme Pers yang diatur Dewan Pers atau dengan berkoordinasi melalui struktur organisasi PJI di daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus DPC PJI Rokan Hulu. Ia berharap PJI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah tanpa meninggalkan peran kritis Pers sebagai pilar demokrasi.
“Pers memiliki peran strategis dalam membimbing masyarakat serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Kami terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi terwujudnya Rokan Hulu yang lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.
Ketua DPC PJI Rokan Hulu terpilih, Sudirman, dalam sambutan perdananya menyatakan kesiapan untuk mengemban amanah organisasi. Ia menegaskan bahwa PJI Rokan Hulu akan menjalin sinergi dengan Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan, namun tetap menjaga independensi Pers sebagai fungsi kontrol sosial.
“Kebebasan Pers harus dibarengi dengan etika dan tanggung jawab. Kami berkomitmen membangun Rokan Hulu melalui penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab,” tegas Sudirman.
Prosesi pelantikan ditandai dengan penandatanganan pakta integritas serta berita acara serah terima stempel organisasi sebagai simbol legalitas dan tanggung jawab kepengurusan. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan cendera mata dan sesi foto bersama seluruh tamu undangan.
Adapun susunan Pengurus DPC PJI Kabupaten Rokan Hulu Periode 2026–2029 terdiri dari Dewan Penasehat: Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si., C.Med; Husnul Ridho Az Zargoni, S.Hut; Amin Mulia, S.H., C.Me; dan Assayuti Lubis, S.H.
Ketua dijabat oleh Sudirman, dengan Wakil Ketua I, II, dan III masing-masing Ali Umri, Yahya Dongoran, dan Fahrin Waruwu. Sekretaris dijabat Syukri, sementara Bendahara diamanahkan kepada Jeprianto.
Pada bidang seksi, Organisasi dan Keanggotaan dipimpin Faisal Taher Hutasuhut; Pembinaan dan Profesi oleh Jon Kennedi Nasution, S.E.; Pendidikan dan Pelatihan oleh Muhammad Ikmi Aprinanda; Lintas Media oleh Fakhryan Dwi Putra; Kesejahteraan Sosial oleh Irfan Indirwan; serta Seni dan Budaya oleh Mayawi Fitri Sari.
Dengan terbentuknya kepengurusan ini, PJI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran Pers yang profesional, beretika, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah serta penguatan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.
