Berita  

Pemkab Sumenep Melalui BAPPEDA Gelar Seminar dan FGD  Penanggulangan Kemiskinan

Pemkab Sumenep Melalui BAPPEDA Gelar Seminar dan FGD  Penanggulangan Kemiskinan
Foto: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo (Blanko Hitam) dan Kepala BAPPEDA Sumenep Arif Firmanto.
banner 120x600

SUMENEP Suarademokrasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengadakan seminar dan Forum Grup Diskusi (FGD) tentang penanggulangan kemiskinan pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Acara ini berlangsung di ruang rapat Potre Koneng, tempatnya di kantor Bappeda Sumenep, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat serta para ahli di bidangnya.

Seminar dan FGD ini menghadirkan narasumber terkemuka, seperti Guru Besar FISIP Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Bagong Suyanto, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Joko Santoso. Selain itu, Direktur Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) Surakarta, Bapak Rahadi, bertindak sebagai fasilitator dalam FGD tersebut.

Baca Juga: Kepala Bappeda Sumenep Lakukan Pendampingan Pasca Evaluasi SAKIP 2024

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memetakan model kemiskinan di Indonesia, khususnya di Sumenep.

“Menciptakan platform satu data kemiskinan, serta merancang skema evaluasi, monitoring, dan dampak program penanggulangan kemiskinan,” kata Arif. Ia juga menekankan pentingnya menyamakan persepsi tentang kemiskinan dari aspek konseptual hingga kondisi di lapangan.

Selain itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.

“Kami sangat serius dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Melalui seminar dan FGD ini, kami berharap dapat memperoleh banyak masukan dan strategi efektif,” ujar Bupati Fauzi.

FGD ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh 31 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sumenep, perangkat daerah, instansi vertikal, tenaga ahli Bupati, perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, dan LSM.

Acara ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi dalam bentuk, model, dan pola penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga :  Pengeras Suara Musik di Cafe Mengusik Warga Sekitar