SUMENEP, Suarademokrasi – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus melakukan perbaikan didalam birokrasi, dengan pergeseran sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa rotasi jabatan yang dilakukan bukan sekadar pergantian personel di lingkungan birokrasi, melainkan bagian dari upaya membangun organisasi pemerintahan yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Paseban Agung Sultan Abdurrahman, Selasa (23/6/2026).
Baca Juga: Pemkab Sumenep Perkuat Birokrasi Melalui Manajemen Talenta ASN
Menurutnya, penyegaran organisasi diperlukan agar roda pemerintahan mampu bergerak lebih dinamis, responsif, dan siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang.
“Pergeseran jabatan ini merupakan bagian dari strategi memperkuat kapasitas birokrasi, mendorong inovasi, serta memastikan setiap perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, setiap pejabat yang dilantik telah melalui proses evaluasi berdasarkan kompetensi, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan organisasi. Penempatan jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian kemampuan individu terhadap kebutuhan strategis pemerintah daerah.
Bupati Sumenep menilai, mutasi dan rotasi jabatan juga menjadi sarana memperluas pengalaman para pejabat dalam mengelola berbagai sektor pemerintahan. Dengan pengalaman yang beragam, para pejabat diharapkan mampu menghadirkan terobosan dan solusi inovatif guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
Di tengah perubahan regulasi, pesatnya perkembangan teknologi informasi, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah daerah harus meninggalkan pola kerja yang biasa-biasa saja. Saat ini dibutuhkan birokrasi yang adaptif, inovatif, cepat mengambil keputusan, dan berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan,” tegasnya.
Pada pelantikan tersebut, Bupati melantik empat pejabat untuk menempati jabatan baru, yakni Didik Wahyudi sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Wahyu Kurniawan Pribadi sebagai Asisten Administrasi, Ahmad Laili Maulidi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Achmad Dzulkarnain sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Bupati juga mengingatkan para pejabat yang mendapat amanah baru agar memperkuat sinergi lintas sektor dan mengedepankan kolaborasi antar lembaga. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak ditentukan oleh satu organisasi perangkat daerah semata, melainkan hasil kerja terpadu seluruh elemen pemerintahan.
Ia mengungkapkan, pelantikan yang melibatkan empat pejabat bukan berarti proses penataan birokrasi telah berakhir. Pemerintah daerah masih akan melakukan penyesuaian lanjutan sesuai kebutuhan organisasi.
“Empat jabatan ini menjadi prioritas karena kebutuhan organisasi yang bersifat mendesak. Namun, penataan birokrasi akan terus dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Bupati menambahkan, seluruh keputusan penempatan pejabat didasarkan pada hasil asesmen yang objektif. Sebagai contoh, Didik Wahyudi dipercaya memimpin BKAD karena dinilai memiliki kompetensi yang kuat dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
Sementara Achmad Dzulkarnain ditempatkan di DPMD karena dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas yang relevan untuk mengawal agenda strategis pembangunan dan pemberdayaan desa di Kabupaten Sumenep.
