SUMENEP, Suarademokrasi – Redaksi media Suara Demokrasi menjadi sasaran dugaan intimidasi oleh seorang pria warga Kalianget yang memiliki kedekatan dengan para Kades melalui pesan WhatsAppnya. Insiden ini dipicu oleh pemberitaan yang mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran Bumdes di Desa Kalimook dengan judul “Anggaran Bumdes Kalimook Diduga Menjadi Bancaan.”
Pria tersebut bekerja sebagai konsultan proyek yang pernah melakukan pekerjaan proyek di desa Kalianget Barat, dan pekerjaan proyeknya sempat menjadi sorotan karena roboh, yang diduga dilakukan tidak sesuai spesifikasi.
Dalam pesan yang diterima redaksi pada hari Minggu 12 Januari 2025. Pria yang berinisial F tersebut meminta redaksi untuk tidak hanya fokus pada Desa Kalimook. “Semua desa dek emma jel perak Kalimook malolo bekna boor… Deggik la etemmo e seher ben oreng Kalimook bekna boor,” tulisnya, yang diartikan sebagai ancaman secara tersirat.
Baca Juga: Anggaran Bumdes Kalimook Diduga Menjadi Bancaan
Selain itu, pria tersebut mendesak redaksi untuk memberitakan semua desa yang diduga bermasalah, tapi tanpa memberikan data atau bukti yang relevan. Pesannya berbunyi, “Mon nolesa pas toles kabbi semua desa-desa se salbut boor, rata-rata salbut kabbi Bumdesnya.”
Ketika pihak redaksi menanyakan maksud pesan tersebut, pria itu justru menjawab dengan nada intimidatif. Ia mengatakan bahwa semua laki-laki memiliki “sihir,” sambil menambahkan ancaman tersirat yang merendahkan kredibilitas media.
Tak berhenti di situ, warga tersebut juga meminta redaksi untuk hanya mempublikasikan berita-berita positif tentang desa-desa di wilayah Kalianget. “Ella boos mon desa-desa sekitar kita atau Kecamatan Kalianget, angkat yang bagus-bagus saja. Biar citranya bagus,” tutupnya.
Entah apa maksud pesan WhatsApp pria itu yang dikirimkan ke redaksi? sehingga dengan mudahnya mengirim pesan yang kurang mengenakkan itu, tanpa dipertimbangkan atas dampak negatifnya terhadap dirinya sendiri. Bila pesan WhatsApp pria itu menjadi ancaman serius, kami akan mengambil langkah hukum.
Pria itu tidak berfikir sadar, bahwa permasalahan penggunaan anggaran Bumdes di Desa Kalimook telah menjadi isu yang mencuat sejak beberapa tahun terakhir. Namun, hingga kini, belum ada langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Justru sorang pemerhati kebijakan publik di Sumenep mengapresiasi peran media.
“Rakyat berhak atas transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Peran media sebagai kontrol sosial menjadi sangat penting untuk memastikan anggaran yang berasal dari pajak rakyat tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Tindakan intimidasi terhadap media itu menunjukkan kurangnya pemahaman sebagian pihak terhadap fungsi pers sebagai pengawas kebijakan publik. Tanpa media, siapa yang akan mengawasi dan mengontrol penyalahgunaan anggaran maupun kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat?
“Kredibilitas warga yang mengintimidasi perlu dipertanyakan. Apalagi, individu tersebut diduga pernah terlibat dalam proyek bermasalah,” tambahnya.
Diharapkan, insiden ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih bijak dalam berkomunikasi dan menghargai kebebasan pers serta mendukung upaya pengawasan publik demi transparansi dan keadilan sosial.
