SUMENEP, Suarademokrasi – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat sistem akuntabilitas kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penguatan akuntabilitas tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program pembangunan daerah tidak hanya terlaksana sesuai perencanaan, tetapi juga memiliki indikator keberhasilan yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas harus diterapkan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Menurutnya, proses pembangunan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh tahapan dikelola secara sistematis dan transparan.
Baca Juga: Rotasi Pejabat, Bupati Sumenep Perkuat Kinerja Birokrasi
Dirinya menegaskan bahwa sebagai langkah konkret, Bappeda mendorong seluruh OPD untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD) sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan.
“Program yang dijalankan tidak boleh berhenti pada aspek pelaksanaan semata, melainkan harus memiliki parameter keberhasilan yang jelas. Melalui SIKPD, target, realisasi anggaran, hingga capaian output dapat dipantau secara terukur. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat,” ujar Arif.
Ia menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan secara komprehensif terhadap berbagai indikator strategis, mulai dari pencapaian target kinerja, efektivitas penggunaan anggaran, hingga hasil nyata yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah.
Lebih lanjut, Arif menilai bahwa akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui penyusunan laporan administratif secara berkala. Substansi utama yang harus dicapai adalah memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Bappeda memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari rakyat digunakan sesuai dengan komitmen pembangunan yang telah direncanakan. Ketika OPD mampu menjalankan prinsip akuntabilitas dengan baik, maka kepercayaan publik akan semakin meningkat. Hal itu menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan Sumenep,” ungkapnya.
Dalam rangka memperkuat tata kelola pembangunan daerah, Bappeda juga melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala sebagai sarana mengukur tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan sekaligus menjadi bahan perbaikan terhadap program-program yang dinilai belum berjalan optimal.
Upaya tersebut diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga setiap kebijakan pembangunan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Sumenep.
