SUMENEP, Suarademokrasi.id | Pemkab Sumenep sejak dipimpin Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo terus meraih segudang prestasi, berbanding terbalik dengan Camat Kalianget Hakiki Maulana tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan
Dalam rilis berita Sumenep Rabu 13 Desember 3023, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo kini menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya, karena dinilai telah berjasa di bidang pemerintahan dalam pengembangan dan pembangunan potensi kelautan.
Pembangunan sektor kelautan yang dilakukan Bupati Sumenep ini, yakni melalui penyediaan layanan aplikasi Surat Keterangan Peredaran Hasil Perikanan (SKPHP) Mobile bagi pelaku usaha perikanan dan program SiKapal untuk memudahkan mendapatkan informasi dan identifikasi perahu atau kapal nelayan apabila terjadi kecelakaan laut, sehingga mempercepat penanganan kedaruratan laka laut untuk meminimalisir korban.
Baca juga: Camat Kalianget Terkesan Cari-cari Masalah
Penghargaan yang diterima Bupati itu semakin memotivasi dan menjadi semangat dirinya bersama seluruh elemen masyarakat untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik di semua sektor demi kepentingan masyarakat.
Sangat berbanding terbalik dengan Hakiki Maulana, sejak menjabat PLT hingga menjadi Camat di Kalianget tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan untuk masyarakat Kalianget, malah banyak menimbulkan polemik di masyarakat.
Karena banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, seperti pemilihan BPD desa Kalianget Barat dibiarkan tidak dilakukan secara demokrasi (masyarakat banyak yang tidak tau), jabatan ketua RT yang sudah melewati masa jabatan dan periodenya dibiarkan terus menjabat tidak dilakukan Reorganisasi, meskipun sudah menimbulkan polemik di masyarakat.
Dalam catatan media, Hakiki sering menimbulkan gesekan dengan pihak media dan lembaga serta pihak BPD karena aktif melakukan pengawasan dalam penggunaan dana desa, persoalan penggunaan anggaran BUMDES dibiarkan tidak jelas peruntukannya meskipun sudah sering disoroti, penggunaan anggaran desa di Kalianget Barat dibiarkan tidak transparan kepada masyarakat, hal itu dibuktikan tidak ada pemasangan banner sebagai keterbukaan informasi publik.
Pengadaan pembelian sepeda motor listrik sempat menjadi sorotan masyarakat, pekerjaan proyek DD diduga tidak dilakukan pengawasan, pasal di desa Kalimo’ok banyak menjadi temuan media. Pertumbuhan perekonomian di masyarakat tidak ada peningkatan, penerimaan bansos kurang adanya keterbukaan.
Semua itu kami nilai, Camat Hakiki tidak mampu untuk memimpin wilayah kecamatan Kalianget, karena kurang maksimal melakukan kontrol dan pengawasan terhadap desa desa yang ada di wilayah kecamatan Kalianget, diduga hanya menunggu laporan tertulis saja dikantor.
Sikap yang tidak disukai dari Hakiki Maulana dengan membusungkan dada dipinggir jalan raya yang sedang ada kemacetan panjang akibat adanya pekerjaan proyek pembongkaran gorong-gorong tidak memasang papan nama proyek dibiarkan oleh Hakiki, malah dengan nada yang lantang menghampiri pihak media yang memiliki usaha bengkel motor, menanyakan pemindahan pipa pembatas jalan yang hanya digeser posisinya karena menghalangi parkir mobil yang ingin mengisi angin. Rabu 13 Desember 2023.
Sikap dari Camat Kalianget tersebut terkesan hanya mencari cari masalah kepada pihak media, karena sering menyoroti temuan di wilayah kerjanya.
Perlu diketahui, sejak adanya pandemi covid 19, semua keuangan masyarakat morat-marit, sehingga pihak media ingin mengembangkan usaha bengkel motornya lagi untuk tambahan kebutuhan hidupnya, yang tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari kecamatan Kalianget maupun Pemdes Kalianget Barat, malah dengan sikap sombongnya karena jabatan barunya menjadi Camat Kalianget seperti raja kecil yang ingin menguasai wilayah kecamatan Kalianget, Hakiki Maulana datang mau mempersoalkan pergeseran tiang tersebut.
Dengan sikap seperti itu, dirinya merasa tidak punya malu gaji yang tiap bulan diterima itu uang rakyat yang dipungut dari pembayaran pajak pada negara. Rakyat jungkir balik mencari uang untuk bisa berpartisipasi membayar pajak pada negara untuk gaji dirinya, malah memberikan sikap yang tidak menyenangkan kepada pihak media yang menjadi warganya sendiri.
Jabatan Camat yang dinilai instan itu diberikan kepada Hakiki untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada warganya, bukan malah merasa menjadi raja kecil di wilayah kecamatan Kalianget sehingga mengganggu kenyamanan warganya.
Jabatan Camat yang diberikan secara instan tersebut bukan untuk menimbulkan kegaduhan yang bisa berdampak negatif terhadap pemerintahan kabupaten Sumenep yang dipimpin oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dan Wakil Bupati Dewi Khalifah yang sudah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hingga mendapat segudang prestasi yang diraihnya.
Maka dari itu, demi untuk mendapatkan kenyamanan dan ketentraman untuk masyarakat Kalianget, Bupati Sumenep harus melakukan evaluasi terhadap Camat Kalianget, jangan sampai jabatan Camat diberikan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin pemerintahan di wilayah kecamatan Kalianget.
