SUMENEP, Suarademokrasi – Hakiki, seorang pejabat yang memimpin wilayah Kalianget dalam pemerintahan terus menjadi buah bibir di kalangan elemen masyarakat, karena dinilai sifat kesombongannya dan tidak mau membaur dengan masyarakat. Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, nampak terlihat seorang Camat yang duduk di atas kereta odong-odong dengan payung, bagaikan seorang penguasa atau raja kecil.
Sedangkan masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia menunjukkan antusiasme tinggi terhadap HUT Kemerdekaan RI, dengan beragam kegiatan yang sarat makna perjuangan. Seharusnya dalam perayaan HUT RI tidak hanya menjadi simbol kebersamaan, tetapi juga momentum refleksi terhadap pengorbanan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan untuk rakyat Indonesia.
Namun, di Kecamatan Kalianget, Sumenep, muncul sorotan publik terhadap sikap seorang pejabat pemerintah. Camat Kalianget tertangkap kamera wartawan sedang duduk di atas kereta odong-odong dengan memegang payung untuk menghindari sinar matahari. Sikap ini dianggap tidak mencerminkan semangat kebersamaan dan justru menimbulkan kesan berjarak dengan masyarakat yang sedang berpartisipasi penuh semangat dalam pawai kemerdekaan di Desa Pinggir Papas, Sabtu (23/08/2025).
Baca Juga: Sarkawi Kritik Keras Pemerintah Desa dan Camat Kalianget Terkait Sampah
Seorang wartawan atau jurnalis yang meliput kegiatan tersebut menyampaikan kepada redaksi bahwa tindakan camat dinilai kurang etis, anak muda bagian dari rakyat yang membayar gaji Camat harus berjalan kaki untuk memeriahkan HUT RI Kemerdekaan RI ke-80 tahun ini, menunjukkan semangat juang bagi para pejuang terdahulu.
“Ini Camat Kalianget duduk manis di atas kereta, buatkan berita,” ujar seorang wartawan yang meminta agar fenomena ini disorot sebagai bentuk kritik sosial.
Perbandingan pun muncul dengan sikap Gubernur Jawa Barat yang justru membaur bersama masyarakat dalam perayaan serupa. Gubernur tersebut bahkan rela ikut dalam permainan panjat pinang, kotor-kotoran, dan bersentuhan langsung dengan warga. Kehadiran pemimpin yang merakyat tersebut dinilai mampu menumbuhkan semangat juang dan persatuan, berbeda dengan gaya kepemimpinan camat yang disebut-sebut kurang membumi.
Sorotan terhadap Camat Kalianget bukan hanya muncul dalam momentum pawai kemerdekaan. Kritik juga datang dari sejumlah elemen masyarakat, mulai dari jurnalis, LSM, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pihak kepolisian. Mereka menilai, sejak menjabat, camat belum menunjukkan kepemimpinan yang progresif. Justru sebaliknya, ia sering menimbulkan kesan arogan, enggan menyapa masyarakat dalam acara resmi, hingga sulit membangun komunikasi yang harmonis dengan berbagai pihak.
Bahkan, beberapa persoalan publik disebut tidak tertangani dengan baik di wilayah Kalianget. Misalnya, sampah yang masih berserakan di beberapa titik jalan raya, kondisi jalan yang dibiarkan rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan, serta pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dipertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya.
Dalam perspektif hukum tata pemerintahan, seorang camat memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembinaan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat. Sikap yang dianggap tidak komunikatif dan terkesan eksklusif dapat menghambat tercapainya tujuan pemerintahan yang partisipatif dan inklusif.
Momentum HUT Kemerdekaan seharusnya menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, sikap pejabat publik yang menimbulkan jarak sosial patut dikritisi agar semangat kebersamaan dalam membangun bangsa tidak tergerus oleh perilaku yang kurang mencerminkan etika kepemimpinan.
Sejatinya, pejabat publik itu adalah budak rakyat, karena hidup dan matipun ditanggung dari uang pajak rakyat. Sifat sombong itu hanyalah milik Allah SWT, bukan untuk seorang Camat yang hidupnya masih bergantung dari uang pajak rakyat, apalagi dirinya dinilai tidak mampu memimpin dan memajukan Kalianget.
Masyarakat mendesak kepada Bupati Sumenep untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Camat Kalianget, kita butuh seorang Camat yang memperjuangkan hak masyarakat dan peduli serta bermasyarakat, bukan berlagak seperti raja kecil, tapi tidak mampu untuk memajukan Kalianget.
