SUMENEP – Suarademokrasi.id | Dalam giat pertemuan rutin Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Markas Wilayah Sumenep bersama sejumlah wartawan melakukan kordinasi untuk menindak lanjuti persoalan penjualan BBM Solar bersubsidi.
Dalam pertemuan kali ini, membahas terkait maraknya pengisian jerigen BBM Solar bersubsidi di berbagai SPBU yang kurang adanya pengawasan dari pihak terkait, sehingga di indikasi ada permainan antara pihak SPBU dan pembeli BBM bersubsidi untuk meraup keuntungan.
Giat ini dihadiri oleh sejumlah pengurus dan anggota L-KPK Mawil Sumenep dan beberapa wartawan, yang digelar disekretariat L-KPK Mawil Sumenep, yang berlokasi di jalan raya Kalianget Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Ahad malam 13 November 2022, sekitar pukul 19.30 wib.
Baca juga: Wartawan Amplop Diduga Membackup SPBU Dan Pembeli BBM Bersubsidi
Berawal dengan adanya bahasa kasar yang dilontarkan melalui telepon WhatsApp oleh Abdul Syukkur sebagai pembeli BBM Solar bersubsidi dengan ratusan jerigen sekitar 4.830 liter tersebut, yang dimuat pada perahu kayu yang bersandar di sungai Nambakor Saronggi, sempat disoroti oleh media dan Lembaga, 08 November 2022.
Abdul Syukkur terkesan tidak terima kepada media dan Lembaga disaat dikatakan mobil pickup yang mengangkut Jerigen Terisi BBM solar bersubsidi disembunyikan di sebelah timur tertutup pagar dan mobil truk yang sedang parkir di SPBU Kalianget.
“Kamu sebagai media dan Lembaga jangan curiga sembarangan, dimana kamu sekarang, sudah ketemu aja saya dengan sampean, bilang disembunyikan-sembunyikan tidak bagus itu,” ujar Syukkur dengan nada yang lantang.
Selain itu, Abdul Syukkur juga menyampaikan dibeberapa media online bahwa dirinya merasa tidak terima dengan tudingan tersebut.
” Saya tidak terima dengan tudingan itu,“ terangnya.
Tudingan Syukkur tersebut sudah meremehkan profesi kita sebagai sosial kontrol. Kalau dia merasa sudah benar, kita buktikan bersama kebenaran tersebut.
Yang menjadi pertanyaan Tim Media dan lembaga, kalau pengisian BBM Solar bersubsidi dengan jumlah ribuan liter pada jerigen sudah di nilai resmi dan benar hanya karena rekomendasi pembelian saja tanpa adanya pengawasan dari pihak terkait, kenapa mobil dan jerigen yang sudah terisi Solar bersubsidi harus disembunyikan?
Hal itu yang menjadi pembahasan bersama dalam pertemuan rutin L-KPK Mawil Sumenep dan beberapa wartawan yang hadir ini. Seorang wartawan senior warga Kalianget timur dari media Newspatroli.com juga menyampaikan bahwa penjualan BBM Solar bersubsidi sekitar Rp. 7.200,- per liter.
“Ayo kita teman-teman media dan LSM di Kalianget harus kompak dan bersatu, kita kawal persoalan BBM bersubsidi itu sampai tuntas, kasihan masyarakat di kepulauan Solar langka dan membeli Rp. 10.000,- per liter. Masyak SPBU menjual Solar sampai Rp. 7.200,- per liter, sedangkan harga dari Pertamina Rp. 6.800,- per liter, berapa keuntungan yang sudah di terima oleh petugas SPBU tersebut,” pungkasnya dengan kekecewaan.
Maka dari itu, Sukarman dari L-KPK Mawil Sumenep, meminta persoalan BBM bersubsidi itu untuk ditindaklanjuti sampai ada titik terang, agar media dan Lembaga di Kalianget tidak diremehkan begitu saja.
“Kalau sudah seperti ini, kita selaku lembaga dan media sebagai putra Kalianget harus kompak dan bersatu untuk menyikapi persoalan BBM bersubsidi ini, kalau perlu sampai kepeloporan atas dugaan tindak pidananya, agar kita tidak diremehkan orang luar seperti Syukkur yang sok mentang-mentang itu,” tegasnya.
Sukarman menambahkan bahwa Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM untuk tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Yang kita kawal bersama untuk penyalurannya agar bisa dirasakan oleh masyarakat kecil bukan malah dimanfaatkan oleh mafia BBM.
“Kita sebagai sosial kontrol yang menjadi ujung tombak penyambung aspirasi masyarakat, harus bisa memperjuangkan hak masyarakat kecil, jangan sampai dimanfaatkan orang orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” pintanya.
Sukarman juga menegaskan, pihak Sabandar juga harus kompratif dan melakukan pengecekan barang yang akan dimuat perahu tersebut, sesuai apa tidak dengan surat ijin berlayar yang dikeluarkannya, jangan sampai asal-asalan. Karena dalam pantauan di lapangan kemarin tidak pernah melihat petugas Sabandar yang melakukan pengawasan di lapangan.
Hasil kesepakatan bersama dalam pertemuan tersebut, L-KPK Mawil Sumenep bersama sejumlah wartawan akan melayangkan surat permohonan giat audiensi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep, agar nantinya semua pihak paham tentang regulasi yang sebenarnya untuk penyaluran BBM bersubsidi tersebut benar tepat penyalurannya kepada masyarakat kecil.
