SUMENEP, Suarademokrasi – Persoalan sampah yang terus menjadi keluhan warga Sumenep kembali mencuat. Hingga Jumat (7/2/2025), tumpukan sampah masih terlihat berserakan di berbagai titik, salah satunya di sebelah selatan SPBU Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang khawatir dengan dampak kesehatan akibat lingkungan yang tidak sehat.
Penanganan sampah yang kurang optimal menyorot kinerja pejabat pemerintah seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep yang dipimpin oleh Arif Susanto dan Pemerintahan desa. Meski masyarakat taat membayar pajak, kenyamanan dan kebersihan lingkungan yang seharusnya menjadi hak mereka justru terabaikan.
“Sampah menumpuk di mana-mana, tetapi pemerintah diam saja. Padahal, kesehatan masyarakat terancam, apalagi ada peningkatan kasus DBD di wilayah Sumenep.” ujar salah seorang pemuda yang enggan disebut namanya.
Baca Juga: Dimana Peran Pemerintah untuk Masyarakat? Sampah Dibiarkan Menumpuk
Warga juga menyoroti kinerja para pejabat pemerintah yang digaji dari uang rakyat, ketidakhadiran langkah konkret dari pemerintah meski masalah sampah sudah sering menjadi sorotan media. “Kalau tumpukan sampah ini kita pindah di kantor kecamatan, balai desa, atau kantor DLH, apa mereka para pejabat yang duduk di kursi empuk dan ruangan ber-AC masih bisa betah bekerja setiap hari dengan mencium bau sampah ini?” tambah warga tersebut dengan nada kesal.
Ketika dikonfirmasi terkait persoalan ini, Camat Kota dan Kepala DLH Sumenep memilih bungkam. Sikap ini menimbulkan kekecewaan masyarakat yang berharap adanya perhatian dan tindakan nyata dari para pejabat publik yang setia bulan maka dari uang rakyat.
Selain fasilitas tempat pembuangan sampah yang dinilai tidak memadai, lemahnya pengelolaan sampah menjadi sorotan warga. “Kalau sampah terus menumpuk, apa kerja para pejabat pemerintah khususnya petugas kebersihan yang digaji dari uang rakyat?” tanya seorang warga lainnya.
Ia juga menyarankan pemerintah untuk lebih memprioritaskan anggaran pada penanganan masalah lingkungan dan perbaikan infrastruktur. “Kurangi kegiatan yang kurang bermanfaat seperti kalender event Sumenep yang hanya dinikmati segelintir orang. Lebih baik anggarannya dialihkan untuk pengelolaan sampah dan perbaikan jalan rusak,” tambahnya.
Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah konkret dalam menangani masalah sampah yang semakin meresahkan ini. Langkah tersebut tidak hanya penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga sebagai upaya mencegah merebaknya penyakit yang dapat mengancam kesehatan warga.
Pemerintah diminta tidak sekadar melempar tanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai pengelola uang pajak rakyat, pemerintah memiliki kewajiban memastikan tersedianya fasilitas kebersihan dan layanan pengelolaan sampah yang efektif demi kesejahteraan warga.
Dalam permasalahan sampah yang ada di desa Pamolokan, PJ Kades setempat masih akan melakukan kordinasi dengan pihak DLH kabupaten Sumenep. “Saya langsung laporkan ke DLH,” jawab Didik.
