SUMENEP, Suarademokrasi – Kasus dugaan penyimpangan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2024 di Kabupaten Sumenep terus menjadi perhatian publik. Pemeriksaan sejumlah saksi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) merupakan titik awal penting dalam upaya penegakan hukum dan pengungkapan kebenaran atas dugaan praktik koruptif dalam program bantuan berbasis dana negara tersebut.
Pernyataan terbuka yang disampaikan oleh pemerhati, D’ Syarmila kepada redaksi, menegaskan pentingnya peran kolektif media dan LSM dalam mengawal proses hukum kasus BSPS. Ia mengimbau agar para jurnalis dan pegiat LSM tetap konsisten menjaga integritas serta tidak gentar menghadapi isu-isu liar yang berpotensi melemahkan perjuangan pemberantasan korupsi.
“Jika kita tidak menerima aliran dana seperti yang diisukan, maka tidak ada alasan untuk takut. Justru, ini saatnya menunjukkan profesionalisme dan objektivitas kita sebagai bagian dari pilar demokrasi,” tegasnya.
Baca Juga: Pelaku Korupsi BSPS Hanya Cukup Diperiksa
Isu adanya dugaan aliran dana kepada oknum wartawan dan LSM yang beredar di kalangan publik dinilai berpotensi mengganggu konsentrasi pengawasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Namun demikian, menurut Syarmila, narasi tersebut tidak seharusnya menyurutkan semangat para pengawal kasus untuk terus mendampingi proses hukum secara jernih dan bertanggung jawab.
Dalam konteks hukum tata negara dan prinsip good governance, peran kontrol sosial yang dilakukan oleh pers dan masyarakat sipil sangat vital sebagai bentuk pengawasan partisipatif terhadap penggunaan keuangan negara. Dana BSPS yang bersumber dari APBN adalah hak rakyat yang harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Uang negara yang berasal dari pajak rakyat jangan dibiarkan dirampok oleh koruptor. Hukum harus tetap ditegakkan, meski langit runtuh sekalipun,” ujarnya menutup pernyataan.
Penguatan solidaritas antar jurnalis dan LSM dalam mengawal proses hukum menjadi sangat krusial agar tidak ada ruang kompromi terhadap pelaku korupsi, nepotisme, maupun penyalahgunaan kewenangan.
Dengan dukungan masyarakat, serta integritas para penegak hukum yang konsisten, harapan terhadap tegaknya keadilan dan bersihnya tata kelola bantuan publik bisa semakin nyata. Kasus BSPS 2024 diharapkan menjadi momentum kebangkitan kesadaran hukum dan perlawanan bersama terhadap korupsi di daerah.
Catatan Redaksi: Artikel ini ditulis berdasarkan pernyataan dan pengamatan hukum terhadap kasus yang sedang berkembang, sesuai dengan semangat jurnalistik kritis dan etis untuk kepentingan publik.
