SUMENEP – Suarademokrasi.id | Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2020-2024, Pemkab Sumenep terus melakukan inovasi dan berbagai terobosan baru. Kini Bupati Sumenep Achmad Fauzi SH MH, membuat kebijakan untuk program seragam gratis untuk siswa baru sekolah dasar tahun anggaran 2022 belum juga terialisasi.
Maka dari itu, pihak media melakukan wawancara terkait program baju seragam Sekolah SD gratis dengan anggaran 3 milyar tersebut, malah pihak media dibilang terlalu memaksa dan jangan terlalu idealis.
Sedangkan bantuan seragam sekolah gratis itu banyak dipertanyakan oleh masyarakat, khususnya bagi orang tua murid. Karena siswa ajaran baru sudah mulai masuk sekolah dengan seragam sekolah membeli sendiri.
Baca juga:
- Pemkab Sumenep Melalui Disbudporapar Mencetak Tenaga Perhotelan
- Tagline Bismillah Melayani, Bupati Sumenep Melakukan Kunker Ke-Sapudi
Kebijakan Bupati Sumenep untuk memberikan seragam sekolah gratis itu patut kita apresiasi dan kita dukung. Tapi kita juga harus mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran 3 milyar tersebut agar tepat dalam penggunaannya, guna untuk mengantisipasi terjadinya tindakan korupsi yang akan dilakukan oleh para koruptor nantinya.
Perlu kita ketahui bersama, Bupati Sumenep Achmad Fauzi SH MH bersama Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah MH, memiliki visi dan misi untuk memajukan Kabupaten Sumenep.
Visi mereka adalah, untuk menjadikan Sumenep unggul, Mandiri dan Sejahtera.
Sedangkan Misi mereka adalah;
- Membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) berdaya saing bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat.
- Melakukan pembangunan berasaskan gotong royong dan berkearifan lokal.
- Memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan Kepulauan.
Maka dari itu, untuk mewujudkan itu semua butuh peran serta dari semua elemen masyarakat, serta tak lepas juga peran serta media dan LSM selaku sosial kontrol dalam mengawasi penggunaan anggaran dan kebijakan publik.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra, mengatakan program seragam sekolah gratis tersebut hanya satu setel seragam merah putih untuk siswa baru yang masuk kelas satu di sekolah dasar tahun ajaran 2022, baik sekolah yang dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep maupun Kemenag.
Agus Dwi Saputra, juga menjelaskan tentang kendala belum terealisasinya bantuan seragam sekolah gratis tersebut karena masih menunggu data jumlah murid yang masih belum fix.
“Untuk pelaksanaan masih belum karena; Pertama, kita masih melakukan pendataan jumlah murid yang belum fix dan kita sudah melakukan bersurat kepada Kemenag. Yang kedua, untuk batas akhir pengambilan data (Cut Off) di Dapodik masih bulan Agustus,” ujar Agus sambil mengerjakan pekerjaannya diruang kerjanya. Selasa 26 Juli 2022.
Kadis pendidikan ini juga memaparkan, bahwa tujuan Bupati Sumenep memberikan program seragam sekolah gratis, guna untuk membantu meringankan beban orang tua murid dan memberikan lapangan pekerjaan kepada penjahit yang ada di Kabupaten Sumenep.
“Tujuannya kita meminta data yang valid, karena Bapak Bupati menginginkan pada pelaksanaan pembuatan baju seragam sekolah ini nantinya akan melibatkan penjahit di Sumenep, agar anggaran ini tidak keluar dari Sumenep,” pungkasnya.
Entah siapa nantinya yang akan beruntung, pihak penjahit yang bisa mengerjakan proyek tersebut. Apakah semua masyarakat yang bisa menjahit baju seragam bisa mendapatkan pekerjaan tersebut? apa cuma hanya orang yang sudah dipilih?
Kadis pendidikan menjelaskan bahwa nantinya pelaksana pekerjaan tersebut akan dilakukan tender.
“Maka dari itu kita ingin di validkan dulu dan nanti siapa saja yang akan dilibatkan untuk penjahit. Nanti kita akan melakukan tender untuk pelaksanaannya,” tutur Agus.
Disaat ditanya, apakah media dan Lembaga boleh dilibatkan dalam melakukan pendataan terkait jumlah murid yang ada di Kabupaten Sumenep, untuk membantu mengawasi program pemerintah agar bisa transparan kepada publik dalam penggunaan anggaran nantinya.
“Tidak bisa kalau kita melakukan kerjasama secara formal, karena nantinya akan timbul biaya untuk media dan Lembaga, sedangkan anggaran tersebut tidak ada,” kata Agus dengan raut wajah agak serius.
Disaat menawarkan jasa sosial tanpa dibayar untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan anggaran tersebut agar tidak dikorupsi, Kadis pendidikan menanggapi suara agak kencang dengan mimik wajah sedikit nampak kesal kepada media.
“Media dan Lembaga harus paham batasan – batasan yang menjadi kewenangannya, tidak semua kegiatan harus diekspos dan diawasi, kita lembaga pemerintah sudah ada bagiannya masing-masing,” ucap Agus dengan suara tegas.
Yang mengejutkan diakhir wawancara, pernyataan seorang Pejabat publik Agus Dwi Saputra meminta kepada pihak media untuk merubah sikap agar tidak terlalu idealis.
“Saya berhak untuk menolak kamu, kamu jangan memaksakan, cuba rubah jangan terlalu idealis dan kamu harus tau siapa yang diajak kamu ngomong,” Ketus Agus sambil mau beranjak pergi.
Sebelumnya dengan sabar pihak media menunggu giliran antrian untuk bisa melakukan wawancara hingga kembali dua kali. Di jam pertama pukul 13.00 s/d 14.13 wib, Kadis pendidikan masih belum ada ditempat kerjanya dan media bisa di temui sekitar pukul 16.00 wib.
