SUMENEP, Suarademokrasi – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep terus melakukan langkah dengan mendorong optimalisasi Dana Desa untuk memperkuat program ketahanan pangan. Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, dalam wawancara media pada Rabu (12/2/2025), menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan fasilitasi dan pendampingan bagi seluruh desa agar program ini berjalan efektif.
Menurut Kadis DPMD, program ketahanan pangan akan berbasis pada potensi masing-masing desa, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Desa dengan potensi pertanian dan peternakan akan difokuskan pada pengembangan komoditas seperti padi, jagung, dan ternak, sementara desa di kepulauan akan mengoptimalkan sektor perikanan dan pertanian lokal.
“Program ini akan dilaksanakan melalui BUMDes dengan minimal 20% dari Dana Desa dialokasikan untuk penyertaan modal dalam pengelolaan ketahanan pangan,” ujar Anwar.
Baca Juga: Sinergitas DPMD Kabupaten Sumenep Dorong Inovasi Bumdes Untuk Kemandirian Desa
Pihak DPMD Sumenep juga akan aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan di tingkat kecamatan dan desa, bekerja sama dengan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan. Program ketahanan pangan ini akan memanfaatkan Bumdes yang ada, Jika ada BUMDes yang tidak aktif, DPMD akan mendorong revitalisasi melalui musyawarah desa agar kelembagaannya diperkuat kembali dengan melakukan reorganisasi pengurus.
“Kami terus melakukan langkah dengan turun ke lapangan untuk memastikan program ini berjalan sesuai harapan bersama. Sosialisasi sudah dilakukan di beberapa kecamatan, seperti Dasuk dan Gapura,” tambahnya.
Selain itu, berdasarkan informasi dari elemen masyarakat terkait kinerja perangkat desa, Anwar juga mengingatkan pemerintah desa agar menjalankan poksi utamanya untuk meningkatkan pelayanan administrasi bagi masyarakat di balai desa.
“Harapan kami kedepan, pelayanan di balai desa diaktifkan sepenuhnya sesuai jam kerja yang sudah diatur dalam peraturan, agar masyarakat mendapatkan layanan administratif dengan baik, sehingga tidak ada lagi laporan media dan LSM bahwa di jam kerja balai desa tidak ada kegiatan.” pungkasnya.
Dengan langkah ini, DPMD berharap program pemerintah dalam ketahanan pangan berbasis desa dapat berjalan optimal, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep dalam menumbuhkan perekonomian.
