SURABAYA – Suarademokrasi.id | Dalam kasus pembunuhan penembakan Brigadir J menjadi yang dilakukan oleh jajaran Polri sendiri, hal itu beban moral bagi institusi Polri untuk menegakkan hukum seadil-adilnya di atas segalanya tanpa pandang bulu apapun jabatan mereka.
Maka dari itu, demi untuk membangun kepercayaan publik kepada institusi Polri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus tegas dan terbuka untuk publik dalam pengungkapan kasus tersebut, Karena kepercayaan publik kepada Polri berada pada urutan ke-3.
Kasus pembunuhan Brigadir J, terus menjadi sorotan publik. Hal itu juga tak lepas dari sorotan Persatuan Jurnalis Indonesia, yang disampaikan oleh Ketua Umum PJI Hartanto Boechori menerangkan dalam rilisnya.
Baca juga:
- Irjen FS Diperiksa Sebagai Tersangka Dugaan Kasus Pembunuhan Brigadir J
- Kasus Terbunuhnya Brigadir J, Pekat IB DPW Jatim Turun Jalan Mendukung Polri
- Kaskus Kematian Brigadir J Komnas HAM Panggil 3 Pejabat Polri
“Kapolri jangan tanggung-tanggung menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki Irjen Pol FS. Buka seterang-terangnya motif pembunuhan itu ke publik. Ini berkaitan erat dengan trust/kepercayaan publik terhadap Polri dan Negara,” ujar Hartanto dalam rilisnya.
Ketum PJI memberikan dukungan penuh kepada Kapolri untuk mengungkapkan kasus pembunuhan dengan melakukan penembakan terhadap Brigadir J dengan tuntas yang seadil-adilnya, meski pelakunya adalah Jajaran Polri sendiri.
“Publik pasti mendukung kebenaran yang diungkap Kapolri beserta jajaran sekalipun itu pahit. Saat ini masyarakat masih mencurigai ada ‘tarik-menarik’ di tubuh Polri”. Demikian dikatakan Ketua Umum PJI Hartanto Boechori kepada sejumlah Jurnalis yang tergabung di grup WhatsApp PJI. Selasa 16 Agustus 2022.
Proses hukum harus tetap ditegakkan di institusi Polri, berikan keadilan kepada rakyat khususnya pada keluarga korban yang sudah kehilangan nyawa anak, saudara dan kerabat tercintanya. Karena siapapun itu tidak boleh main hakim sendiri, kita semua harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku.
“Motif pembunuhan harus segera dan secepatnya diungkap ke publik. Segera laksanakan proses hukum semua oknum Polisi yang terlibat selain sangsi etik. Majelis Kehormatan Polri harus segera ‘beraksi’ dan ‘buka’ hasilnya ke masyarakat, segamblang-gamblangnya. Terkecuali yang memang ‘benar-benar-benar’ kepentingan Penyidikan”. Jangan biarkan masyarakat curiga liar dan menyebar opini negatif”, kata Ketua Dewan Penasehat Pekat IB Jatim itu ‘panjang lebar’.
Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal kepada wartawan di Jakarta, “kepercayaan publik kepada Polri tidak lepas dari kinerja Kapolri bersih-bersih internal. Terutama oknum-oknum jenderal di kepolisian yang dapat merendahkan marwah institusi Polri. Bagi publik institusi Polri usianya lebih panjang melebihi usia para jenderalnya”, kata Azhari kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/8).
Sebelumnya survei TRUST Indonesia Research & Consulting menempatkan Kepolisian di urutan ketiga, 79,8 persen. Posisi kedua ditempati Presiden Joko Widodo 86,3 persen dan TNI memperoleh kepercayaan publik tertinggi, 90,8 persen.
“Adanya kasus Irjend Pol FS, berdasarkan hipotesis, secara otomatis tingkat kepercayaan publik terhadap Polri pasti menurun. Kapolri harus ‘benar-benar-benar tegas dan transparan seterang-terangnya’. Hanya itu yang bisa mendongkrak trust publik lagi kepada Polri”, tutup Boechori.
Hartanto Boechori
– Ketua Umum PJI
– Ketua Dewan Penasehat Pekat IB Jatim
– Dewan Penasehat WJI Jatim.
