SUMENEP, Suarademokrasi – Pelaksanaan ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban spiritual umat Islam, tetapi juga menjadi indikator kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan negara. Oleh karena itu, berbagai masukan dan kritik muncul dari pemikiran jamaah haji yang perlu dipandang sebagai bagian dari upaya evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.
Salah satu keluhan tersebut disampaikan oleh Musahnan, Ketua MP3S (Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Sumenep), yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Sebagai jamaah yang berangkat melalui kuota resmi Pemerintah Indonesia dari Kabupaten Sumenep, ia menilai sejumlah aspek pelayanan haji di Makkah dan Madinah masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Karena, Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memiliki kemampuan secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Dalam sejarah Islam, pelaksanaan haji disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 Hijriah atau 632 Masehi, sementara dasar-dasar pelaksanaannya telah diwariskan sejak masa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS setelah pembangunan Ka’bah.
Baca Juga: Jamaah Haji Sumenep Adaptasi Cuaca Ekstrem di Mekkah
Dalam keterangannya kepada media pada Minggu (14/6/2026), Musahnan mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah pelayanan yang menurutnya belum memenuhi harapan jamaah, khususnya jamaah asal Indonesia dari Kabupaten Sumenep.
Beberapa aspek yang menjadi sorotannya meliputi kualitas penyajian makanan, layanan transportasi selama puncak pelaksanaan ibadah haji, serta kondisi penginapan di Madinah.
“Penyajian menu makanan menurut kami belum mencerminkan cita rasa khas Nusantara sebagaimana yang diharapkan jamaah Indonesia. Selain itu, tidak tersedia menu ikan laut yang menjadi salah satu kebutuhan konsumsi sebagian jamaah,” ujar Musahnan melalui chat WhatsAppnya.
Selain persoalan konsumsi, ia juga menyoroti tentang penyediaan armada transportasi selama fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang dinilai cukup melelahkan bagi jamaah, khususnya bagi mereka yang berusia lanjut.
Menurutnya, pelayanan transportasi pada fase tersebut merupakan salah satu faktor penting yang sangat memengaruhi kenyamanan dan keselamatan jamaah dalam menjalankan rangkaian ibadah haji.
Keluhan lainnya berkaitan dengan kondisi hotel atau penginapan di Madinah yang disebut masih ditemukan kamar dengan tingkat kebersihan yang kurang optimal.
“Sebagai jamaah saya merasa dirugikan dalam hal ini. Pemerintah perlu melakukan survei dan evaluasi ulang terhadap perusahaan katering maupun penyedia armada transportasi. Apabila pemerintah merasa belum maksimal dalam pengelolaannya, maka perlu dipertimbangkan model pengelolaan yang lebih profesional,” tegas Musahnan.
Kritik yang disampaikan Musahnan sebagai jamaah haji, ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam perspektif administrasi negara, kualitas pelayanan publik harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kepuasan pengguna layanan.
Penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan jutaan jamaah dari berbagai negara memang menghadapi tantangan kompleks. Namun demikian, evaluasi berkala terhadap kualitas katering, transportasi, akomodasi, serta perlindungan jamaah merupakan langkah penting untuk memastikan pelayanan yang lebih baik pada musim haji berikutnya.
Maka dari itu, masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan penyelenggara haji untuk terus melakukan perbaikan. Sebab, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya diukur dari kelancaran keberangkatan dan kepulangan jamaah, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kekhusyukan dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Artikel ini disusun dengan pendekatan jurnalistik sebagai edukatif, menempatkan keluhan jamaah sebagai bagian dari evaluasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji.
