SAMPANG, Suarademokrasi.id | H. Suja’i selaku Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Mawil Sampang geram menyoroti kondisi SDN Madulang 2 seperti pasar hewan.
Suja’i menyampaikan bahwa, duduk di bangku sekolah merupakan impian setiap orang, guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Dimana, seharusnya para anak didik (murid) mendapatkan fasilitas yang bagus dan mendukung untuk kegiatan belajar-mengajar.
Menurut Ketua L-KPK Mawil Sampang, semua itu tidak dirasakan oleh para murid SDN Madulang 2, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, sekolahan yang mereka tempati layaknya seperti pasar hewan.
Baca juga: Sengketa Lahan SDN Madulang 2 Antara Ahli Waris Dengan Disdik Sampang
Suja’i menilai, SDN Madulang 2 yang mirip pasar hewan tersebut sudah berlangsung sudah bertahun-tahun lamanya, tanpa adanya solusi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang khususnya dinas pendidikan setempat.
Menanggapi fenomena itu, Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Mawil Sampang H. Suja’i angkat bicara dan sangat geram dengan persoalan tersebut,
Oleh sebab itu, Suja’i meminta kepada Pemkab Sampang dan dinas terkait cepat menyelesaikan persoalan/permasalahan yang ada di SDN Madulang 2 jangan cuma dilihat didengar akhirnya membisu.
“Saya meminta kepada Pemkab Sampang khususnya Dinas Pendidikan Sampang mencari solusi agar permasalahan SDN Madulang 2 cepat diselesaikan, tanpa ada pihak yang dirugikan, kasihan para siswa karena kegiatan belajar-mengajar mereka terganggu,” ucapnya dengan nada geram.
Lebih lanjut Ketua L-KPK Mawil Sampang juga mengatakan, jangan sampai siswa dijadikan korban atas persoalan lahan yang masih sengketa pemerintah jangan tidur lelap.
“Jangan sampai persoalan tanah atau lahan yang ditempati masih sengketa itu menghambat kegiatan belajar-mengajar para siswa untuk menuntut ilmu,” kata Suja’i pada media ini.
Selain itu, Suja’i menegaskan, jangan sampai semua siswa yang ada di SDN Madulang 2 putus dan terlantar akibat tanah yang ditempati bersengketa bagaiman rasa tanggung jawab pemerintah setempat ini pendidikan bukan lahan bisnis,
