MOJOKERTO – Suara Demokrasi | Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh Bupati dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, memiliki visi misi untuk menjadikan Kabupaten Mojokerto lebih maju lagi, adil dan makmur, demi untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Salah satu langkah dan strategi yang Bupati terapkan untuk mewujudkan visi misi menjadikan Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil dan makmur yaitu dengan cara mengarahkan semua kecamatan untuk menyusun program pembangunan sesuai skala prioritas dan visi misi yang telah diprogramkan.
Pada kegiatan kali ini, Bupati Mojokerto menghadiri kegiatan musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023 yang digelar di beberapa kecamatan yang diantaranya, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Kemlagi.
Pada kegiatan tersebut Bupati memberikan pengarahan terhadap Camat, para Kepala Desa, Ketua BPD, tim penggerak PKK, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang hadir dan terlibat dalam penyusunan program pembangunan untuk Kabupaten Mojokerto.
“Setiap kecamatan wajib merumuskan usulan program pembangunan berdasarkan skala prioritas. Karena terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemkab Mojokerto,” ujar Ikfina Fahmawati, Selasa 08/2/2022.
Dia menambahkan bahwa APBD Kabupaten Mojokerto masih mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sementara dalam kondisi saat ini akibat adanya pandemi Covid-19, keuangan Pemerintah Pusat masih kurang baik karena diperuntukkan untuk beban penanganan Covid-19, mulai dari belanja vaksin, biaya vaksinasi hingga perawatan pasien yang terinfeksi virus Corona.
“Karena terbatasnya anggaran, perlu dibuat skala prioritas program pembangunan. Saya berharap skala prioritas bisa disepakati dalam musrenbang,” kata Ikfina Fahmawati di kantor Kecamatan Mojoanyar.
Dalam merumuskan usulan program pembangunan di Kabupaten Mojokerto, ada 18 Kecamatan yang harus berpedoman pada visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Muhammad Al barra yang terpilih di tahun 2020, yaitu mewujudkan Kabupaten Mojokerto maju, adil dan makmur dengan cara penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM.
Bupati juga menjabarkan 4 misinya yaitu, Mewujudkan SDM yang sehat, Mencerdaskan, Terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dia berkeinginan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto harus lebih meningkatkan di tahun 2023 mendatang.
Maka dari itu perempuan nomer satu di Kabupaten Mojokerto Ikfina Fahmawati untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto akan fokus juga pada program pendidikan dasar dan kematian bayi.
“Maka solusinya kita bersama-sama mengupayakan anak-anak kita setidaknya lulus SMP. Terkait angka harapan hidup saya minta tolong jangan sampai ada kematian bayi, bagaimana caranya ibu dan bayinya lahir selamat,” Tegasnya.
Selain itu untuk mengurangi angka kemiskinan yang dipengaruhi karena banyaknya pengangguran di Kabupaten Mojokerto, Misi Bupati dan Wabup Mojokerto juga akan membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
“Terkait pengangkatan kemiskinan, kami tidak akan memberi bantuan-bantuan berupa beras dan lainnya. Karena data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan sebagian besar kepala keluarga miskin berusia produktif. Maka kami harus mengupayakan program, bagaimana caranya mereka semua bisa bekerja,” cetusnya.
Perempuan nomer satu di Mojokerto juga akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan, maka dari itu Pemkab Mojokerto fokus mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE). Sehingga nantinya semua pihak bisa memantau dan mengevaluasi Pemerintahan Kabupaten Mojokerto.
“SPBE saat ini masih sampai di Kecamatan, bulan 4 tahun ini akan sampai ke desa. Sehingga semua tanda tangan secara elektronik pakai pasword. Mau tidak mau semuanya harus belajar digitalisasi,” ujarnya.
Ikfina pun membeberkan kinerja Pemkab Mojokerto yang dinilai pemerintah pusat menggunakan sejumlah indikator. Indeks reformasi birokrasi tahun 64,75, indeks profesionalitas ASN tahun 73,05, indeks kepuasan masyarakat 82,4, nilai SAKIP 75,38, nilai survei penilaian integritas 74,7, nilai opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP), serta indeks pemerintahan berbasis elektronik 2,71.
“Selanjutnya terkait prosentase penanganan RTH (ruang terbuka hijau). Nanti kami memakai TKD (tanah kas desa), kami bangun dengan prinsip utama memenuhi prosentase RTH. Kedua, pemenuhan hak anak sehingga harus ada permainan anak. Ketiga, ada pusat ekonomi di situ untuk memberi peluang masyarakat bekerja,” ucap Bupati.
Ikfina juga mewanti-wanti, setiap kecamatan merumuskan usulan program pembangunan harus selaras dengan 7 prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto. Meliputi pemulihan ekonomi, pengembangan ekonomi, penguatan SDM, kebudayaan, layanan dasar dan infrastruktur, daya dukung lingkungan, kondusivitas keamanan, ketertiban dan layanan publik.
“Jadi, saat anda menentukan skala prioritas pembangunan juga mempertimbangkan tujuh skala prioritas pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,” paparnya.
(Dilansir dari media detikcom).
