SAMPANG | Suarademokrasi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang diduga tidak netral, sehingga Media Center Sakteh (MCS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Sampang Hebat (Forsa) menggelar audensi di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sampang, Madura Jawa Timur. Kamis, 31/10/2024.
Puluhan perwakilan insan pres dan LSM menyuarakan netralitas Pemilu di Pilkada Sampang tahun 2024 agar berjalan dengan lancar, damai dan kondusif tidak ada keberpihakan pada salah satu paslon.
Dalam giat audensi tersebut ditemui langsung oleh Ketua KPU Sampang Aliyanto, beserta komisioner yang lainnya, juga hadir dari Bakesbangpol Bambang beserta jajarannya, TNI dan Polri.
Baca Juga:Wartawan Dilarang Meliput Debat Publik Pertama Pilkada Sumenep 2024, KPU Dipertanyakan?
Ketua KPU Sampang, Aliyanto dalam sambutanya terimakasih banyak atas kedatangan LSM dan Pers di KPU, menurutnya semua juga menginginkan Pilkada Sampang berjalan dengan damai dan Slogan KPU “Akor Selanjengah”.
“Kami siap menerima masukan dari rekan rekan Lembaga juga rekan rekan Media Center Sakteh. Mohon dikoreksi dan di pertanyakan apabila ada temuan dan pelanggaran terkait Pilkada, kami siap menerima laporan dan aduan dari warga masyarakat kabupaten Sampang dan kami siap menindak pelanggaran mulai dari hal hal yang kecil sedang dan berat akan tetapi harus jelas dengan datanya, dokumen, pelapor, dan yang dilaporkan kami bertugas dengan regulasi yang sudah ditetapkan PKPU yang ada,” ujar Ketua KPU Sampang.
Ketua KPU Sampang menambahkan “Harapan kami kepada rekan rekan semua yang hadir mari kita sukseskan Pilkada Sampang ini berjalan dengan damai. Insyaallah kami beserta komisioner KPU Sampang akan bersikap dan menjadi penyelenggara yang Netral demi terwujudnya Slogan kami Akor Selanjengah,”Jelasnya.
Dalam giat audensi ketua Forsa Hebat Nur Hasan, menyampaikan dengan lantang terkait poin poin penting kepada pihak KPU beserta komisionernya, terkait masalah adanya kasus pelanggaran PPS di Desa Malakah di laporkan karena bikin resah masyarakat saat Pileg dinilai banyak pelanggaran pelanggaran sampai dalam hitungan ditingkat PPK di hitung ulang di KPU dan pelanggaran tersebut di laporkan oleh tokoh masyarakat bernama Rosidi ke Bawaslu dan KPU dari awal kejadian sampai saat ini tidak ada tindakan dari Pihak KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara.
Nur Hasan menilai aneh lagi di Pilkada 2024 ini anggota PPS Desa Malakah yang dinilai bermasalah tersebut di loloskan lagi sebagai petugas PPS, dengan kejadian tersebut dirinya menilai KPU tidak netral karena sampai saat ini laporan tersebut belum ada kejelasan dari pihak KPU sendiri, sedangkan laporan tersebut sudah jelas dan laporannya sudah diserahkan ke penyelenggara, akan tetapi masih belum ditindak.
“Kami minta ke KPU Sampang harus netral soalnya permasalahan se_kecil ini aja tidak bisa menyelesaikan, apalagi permasalahan besar. Pelanggaran PPS di Desa Malakah tidak terselesaikan dan jangan harap pelaksanaan Pilkada Sampang ini berjalan dengan lancar dan damai, kalau nantinya terjadi kerusuhan KPU harus tanggung jawab, kami akan mengawal bersama rekan rekan dan siap ada di garda terdepan,” ujar Hasan tegasnya.
