Oleh: Pimpinan Redaksi
Suarademokrasi – Dalam tatanan pemerintahan yang berdasarkan prinsip pelayanan publik, integritas dan keimanan menjadi pijakan utama bagi setiap pejabat yang menjabat. Namun, realitas yang terjadi saat ini menunjukkan adanya sebagian elemen pejabat yang justru melanggar esensi tersebut—mereka tidak memiliki landasan keimanan yang kokoh, sehingga cenderung bersikap sombong dan tidak bermoral, mengabaikan kesusahan masyarakat, serta hanya memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompoknya tanpa rasa tanggung jawab sebagai pelayan publik yang makan gaji dari uang pajak rakyat.
Keberadaan pejabat semacam ini tidak akan memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan rasa kepedulian terhadap masyarakat, hal itu akan membawa dampak negatif terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan rakyat. Sikap sombong dan arogan yang mereka tunjukkan akan membuat jarak komunikasi dengan masyarakat semakin lebar, sehingga aspirasi dan masalah yang dihadapi oleh warga sulit sampai ke tataran kebijakan untuk mendapatkan solusi.
Pejabat yang tidak beriman dan bertaqwa kepada Allah, tidak akan memberikan keadilan kepada masyarakat. Mereka hanya fokus pada kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, sehingga mengakibatkan alokasi sumber daya tidak merata, program pembangunan dan pembagian bansos tidak tepat sasaran, serta akan munculnya praktik korupsi dan kolusi yang merusak tata kelola negara.
Baca Juga: Alumni Murid ’97 Desak PLT Kepala SMPN 1 Kalianget Dipecat
Pejabat seperti itu cenderung tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap jabatan dan wewenangnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, beliau hanya tunduk kepada pimpinan diatasnya. Sejatinya fungsi pejabat itu sebagai ujung tombak pelayanan publik menjadi tidak berarti.
Mereka lebih tunduk untuk menyenangkan pimpinan yang memberikan jabatan, daripada memaksimalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah memberikan gaji pada pejabat dan pegawai pemerintah melalui uang pajak rakyat. Selain itu pejabat tersebut hanya mengejar keuntungan pribadi daripada bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.
Fungsi iman dan ketakwaan bagi seorang pejabat pemerintah memiliki peran yang sangat fundamental, baik secara moral, hukum, maupun sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan etis dalam menjalankan amanah kekuasaan yang bersumber dari rakyat dan negara.
Iman dan ketakwaan akan membentuk kompas moral bagi pejabat dalam setiap keputusan. Kebijakan tidak semata didasarkan pada kepentingan politik atau ekonomi, tetapi pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran.
Kekuasaan dan jabatan tanpa iman rentan disalahgunakan. Ketakwaan berfungsi sebagai rem batin yang mencegah korupsi, kolusi, nepotisme, serta tindakan sewenang-wenang, meskipun peluang dan celah hukum terbuka.
Pejabat yang beriman akan menyadari bahwa jabatan yang diamanatkan adalah amanah, bukan hak pribadi. Ia merasa bertanggung jawab tidak hanya kepada hukum dan rakyat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Iman dan ketakwaan seorang pejabat akan melahirkan sikap rendah hati, empati, dan keikhlasan dalam melayani masyarakat. Pelayanan publik dijalankan dengan etika, sopan santun, dan penghormatan terhadap hak warga negara, bukan kesombongan yang diperlihatkan karena merasa diberi kewenangan dan kekuasaan.
Mereka harus sadar bahwa seorang pejabat publik adalah figur teladan. Ketakwaan menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan, sehingga pejabat mampu menjadi contoh integritas bagi aparatur di bawahnya dan masyarakat luas.
Iman yang sehat tidak bertentangan dengan hukum negara. Justru memperkuat kesadaran bahwa menaati hukum adalah bagian dari nilai ketakwaan, bukan sekadar takut sanksi.
Ketika iman dan ketakwaan menjadi nilai hidup pejabat, kepercayaan publik meningkat. Hal ini berkontribusi pada terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa.
Pejabat yang bertakwa cenderung menghindari konflik kepentingan dan tindakan provokatif. Sikap ini menjaga stabilitas sosial serta memperkuat legitimasi kekuasaan di mata rakyat.
Maka dari itu, untuk memilih dan mengangkat seorang pejabat harus dilandasi dengan Iman dan ketakwaan, bukan hanya intelektual saja dan kedekatan. Iman dan ketakwaan bukan sekadar atribut personal, melainkan instrumen etis dan sosial yang menentukan kualitas kepemimpinan pejabat pemerintah.
Tanpa iman, kecerdasan para pejabat bisa berbahaya; tanpa ketakwaan, kekuasaan mudah menyimpang. Sebaliknya, iman dan ketakwaan yang kokoh menjadikan pejabat sebagai pelayan rakyat yang adil, jujur, dan bermartabat.
Selain itu, penting bagi institusi terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat, serta menerapkan mekanisme akuntabilitas yang jelas bagi setiap pejabat. Pembinaan nilai-nilai keimanan dan integritas seorang pejabat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengembangan kapasitas aparatur negara, agar setiap pejabat benar-benar memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai raja kecil.
Intelektual dan kecerdasan seorang pejabat pemerintah dituntut untuk memiliki sifat etika dan moral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Imam dan ketaqwaan itulah yang akan membentengi seorang pejabat untuk berbuat pelanggaran yang dilarang oleh agama dan negara.
