SUMENEP, Suarademokrasi – Jebolnya tanggul penampungan air di Desa Kebunagung, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, mengakibatkan puluhan rumah warga tergenang banjir. Pemerintah Kabupaten Sumenep pun didesak untuk bertanggung jawab atas musibah yang terjadi akibat curah hujan ini, Selasa 13 Mei 2025.
Karena, Kepala Desa Kebunagung, Bustanol Affa, menyebut banjir kali ini sebagai akumulasi dari kurangnya penanganan serius oleh instansi terkait, meskipun pihak desa telah berulang kali menyampaikan laporan dan peringatan sejak beberapa tahun lalu.
“Dari hari pertama hujan kami sudah mengimbau para RT untuk waspada. Bahkan kami sudah menyampaikan laporan longsor ke grup WA siaga bencana, tapi tindak lanjutnya minim dari pihak terkait,” ujar Bustanol kepada media.
Baca Juga: Kepedulian Bupati Baddrut Tamam Kepada Masyarakat Korban Banjir
Kades setempat menyampaikan beberapa wilayah yang terdampak banjir terparah adalah RT 02, RT 10, dan RT 11, dengan ketinggian air mencapai hingga dua meter. Di RT 02 saja, sekitar 30 kepala keluarga terdampak langsung oleh luapan air yang terjadi di Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep.
Bustanol menegaskan bahwa pembangunan bronjong atau tebing penahan air sebenarnya sudah lama diajukan, namun hingga kini belum juga terealisasi karena terbentur keterbatasan anggaran dan kewenangan.
“Pembangunan tebing itu bukan wewenang desa, melainkan dinas pengairan. Kami sudah berkoordinasi dan ternyata hal ini masuk kewenangan provinsi. Karena itu kami mohon Gubernur Jawa Timur juga turun tangan. Laporan kami ke dinas selama ini tidak ditindaklanjuti dengan konkret,” tambahnya.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lapangan. Tumpukan sampah dan batang bambu di bawah jembatan yang tidak dibersihkan disebut turut memperparah luapan air.
“Dulu petugas pintu air seperti Pak Samsul selalu turun ke lapangan. Sekarang petugas cenderung pasif, bahkan terkesan hanya duduk di kantor. Jangan sampai gaya petugas seperti ini memperparah bencana,” katanya.
Kades Kebunagung berharap pemerintah segera membangun tebing penahan air di sepanjang bantaran sungai, mulai dari belakang kantor polisi hingga ke Jembatan Merah di RT 11. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, rumah-rumah warga di sepanjang jalur sungai berpotensi longsor.
“Kalau tidak segera dibangun, bisa memakan banyak korban. Rumah warga bisa longsor semua,” tutupnya.
Kejadian banjir kali ini menjadi sorotan Media dan Aktivis Sumenep, yang disebabkan karena Galian C dan Tata Ruang bermasalah. Hal itu disampaikan oleh wartawan senior dan pengamat sosial di Sumenep, Asmoni, juga menyoroti persoalan banjir yang terus berulang. Ia menyebut pembiaran terhadap kegiatan galian C ilegal turut menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.
“Akibat galian C… Sumenep banjir. Bukan hanya drainase yang buntu, tapi pohon-pohon penyerap air banyak yang tumbang. Kalau dilihat dari kajian debit air, galian C harusnya ditutup permanen,” tulis Asmoni dalam grup WhatsApp yang berisi advokat, wartawan, aktivis, dan pengamat di Sumenep.
Asmoni juga menyinggung persoalan tata ruang yang tidak berpihak pada lingkungan. “Lahan hijau jadi perumahan, drainase tak terurus… silakan dikaji siapa yang salah,” tambahnya.
Ia menilai pengembangan lahan yang tidak terkontrol, termasuk pengalihfungsian lahan perhutani menjadi persawahan demi program swasembada pangan, turut memperparah kerentanan bencana.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep mengenai tuntutan pertanggungjawaban dan kritik yang disampaikan berbagai pihak. Warga masih berharap adanya solusi nyata dan permanen agar bencana serupa tak terus terulang setiap musim hujan.
