Politik Kotor Harus Dibersihkan Dan Kebenaran Terus Disuarakan 

Politik Kotor Harus Dibersihkan Dan Kebenaran Terus Disuarakan 
Foto: Erfandi Pimpinan Redaksi Media Suara Demokrasi
banner 120x600

Suarademokrasi – Indonesia, negara dengan keragaman budaya yang kaya dan potensi alam yang melimpah, merupakan rumah bagi segenap rakyat lebih dari 270 juta jiwa. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia jangan merasa lelah untuk menyuarakan kebenaran dalam memperjuangkan Indonesia yang kita cintai bersih dari politik kotor.

Namun, di balik segala kekayaan dan potensinya yang Indonesia miliki, kita menghadapi tantangan besar yang tidak hanya datang dari sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial, tetapi juga dari politik yang semakin kotor, di mana kepentingan pribadi dan kelompok mendominasi di atas kepentingan rakyat.

Politik kotor akan cenderung mendukung praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menggerogoti demokrasi. Demokrasi, yang seharusnya menjadi landasan kokoh untuk memastikan kesejahteraan rakyat, justru dirusak oleh ambisi kekuasaan yang memanfaatkan wewenang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Baca Juga: Opini: Rakyat Tidak Akan Sejahtera Selama KKN Dibiarkan Di Indonesia

Kita harus mengingat pada sejarah bahwa Indonesia pernah mengalami penjajahan selama lebih dari 350 tahun. Penjajahan dimulai pada tahun 1602 ketika VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dari Belanda mulai mendominasi wilayah Nusantara. Kemudian, ketika VOC dibubarkan pada tahun 1799, kekuasaan langsung dialihkan ke Pemerintah Kolonial Belanda hingga berlanjut pada masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945.

Atas kegigihan perjuangan para pahlawan terdahulu kita, dari berbagai elemen masyarakat bersama para kyai dan santri di seluruh Indonesia, akhirnya berhasil meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, demi untuk masa depan kita sebagai penerus bangsa. Kini kita sebagai rakyat kecil akan dijajah oleh bangsa sendiri dengan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Kita tidak bisa melupakan sejarah bangsa ini yang telah mengajarkan kita melalui perjuangan para pahlawan dan rakyatnya, betapa pentingnya pengorbanan untuk meraih kebebasan dan keadilan. Namun, kini, kondisi pemerintahan justru semakin menunjukkan ketidakadilan dengan KKN yang semakin mengakar, dan penegakan hukum hanya tajam kebawah dan tumpul kepada penguasa.

Kita juga tidak bisa melupakan perjuangan rakyat, mahasiswa, dan aktivis yang sudah berdarah-darah dalam melengserkan kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 tepatnya pada tanggal 21 Mei, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah menjabat selama 32 tahun. Pengunduran diri Soeharto terjadi di tengah gelombang besar demonstrasi mahasiswa, krisis ekonomi, dan tekanan politik yang terus meningkat. Pengunduran dirinya menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi di Indonesia.

Baca Juga :  Tempat Wisata Yang Cocok Dijadikan Tempat Berlibur Di Jakarta

Namun, kondisi pemerintahan saat ini seolah mengkhianati perjuangan itu. Korupsi tidak lagi senyap, tetapi dilakukan secara terang-terangan. Wewenang yang diberikan oleh rakyat, disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok, bukan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Praktik politik kotor yang tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merambah hingga mengakar pada pemerintahan lokal, merusak tatanan sosial dan hukum. Aparat Penegak Hukum (APH) yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung rakyat dan penegak keadilan, malah banyak yang kehilangan independensi. Mereka cenderung berpihak pada yang beruang, sehingga hukum pun menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Kondisi saat ini mencerminkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan melalui reformasi. Pengusaha dan elite politik dengan mudah merubah kebijakan dan peraturan untuk kepentingan pribadi mereka, mengorbankan kepentingan rakyat. Ini berakibat pada kursi kekuasaan dikuasai oleh orang yang tidak kompeten, sehingga sumber daya manusia di pemerintahan yang dipaksakan dan tidak layak, akan mengancam kedaulatan bangsa.

Pentingnya menyuarakan kebenaran di tengah situasi yang penuh tantangan ini, sebagai rakyat Indonesia, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, kita terus mencintai tanah air. Cinta terhadap Indonesia bukan hanya diukur dari kecintaan emosional, tetapi melalui tindakan nyata untuk menjaga integritas bangsa. Menyuarakan kebenaran adalah bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai warga negara. Kita harus terus menjaga keadilan, karena hanya dengan keadilanlah demokrasi bisa berjalan dengan baik.

Filsuf politik Jean-Jacques Rousseau mengajarkan bahwa rakyat memiliki kekuatan melalui kontrak sosial, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan bersama. Suara rakyat adalah pilar utama demokrasi yang seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan, bukan memperkaya segelintir elit. Hak berpolitik setiap warga negara harus dimanfaatkan untuk melawan penyimpangan, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan untuk kepentingan rakyat.

Politik kotor merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan yang mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi atau kelompok. Ini termasuk korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, hingga penggunaan kekerasan atau ancaman untuk mempertahankan kekuasaan. Indonesia, sebagai negara yang sedang membangun, masih menghadapi tantangan besar dengan politik kotor yang telah menjadi hambatan dalam mempercepat kemajuan bangsa.

Menurut laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Hal ini menunjukkan rendahnya akuntabilitas pemerintah dalam berbagai sektor. Dari perspektif teori kelembagaan, masalah politik kotor bukan hanya kesalahan individu, tetapi sistemik, yang membutuhkan reformasi mendasar di institusi-institusi negara.

Baca Juga :  4 Tersangka Kasus Pencurian Emas Orang Tua Sendiri Digelandang Polisi

Langkah konkret untuk mengatasi politik kotor itu tidak mungkin menyelesaikan masalah hanya melalui tindakan segelintir individu. Diperlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan masyarakat sipil (civic engagement) menjadi kunci penting untuk memperkuat demokrasi dan memerangi politik kotor.

Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh masyarakat untuk membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas:

1. Memperkuat Partisipasi Politik: Rakyat harus aktif dalam pemilu dan terus mengawasi kinerja pejabat publik yang dipilih. Pendidikan politik sangat penting untuk memastikan rakyat memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga demokrasi.

2. Mendorong Reformasi Hukum dan Kelembagaan: Penting untuk mendorong reformasi yang lebih tegas dalam memberantas korupsi. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didukung dengan regulasi yang kuat untuk memastikan tidak ada campur tangan politik yang melemahkan kinerjanya.

3. Mengawasi Pemerintahan Lokal: Pengawasan terhadap pemimpin daerah dan anggaran publik sangat penting. Politik kotor sering kali berkembang di tingkat lokal, di mana transparansi sering kali diabaikan.

4. Memanfaatkan Teknologi untuk Transparansi: Teknologi digital dapat membantu meningkatkan transparansi pemerintahan. Melalui media sosial, rakyat dapat memantau aktivitas pemerintah dan memastikan informasi publik disampaikan secara akurat.

Sebagai rakyat Indonesia, kita tidak boleh lelah dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tantangan yang kita hadapi saat ini mungkin berat, tetapi semangat cinta tanah air dan rasa tanggung jawab untuk menjaga integritas bangsa harus tetap menyala. Melalui keterlibatan aktif dalam proses politik, pengawasan terhadap pemerintahan, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil, bersih, dan berintegritas.

Seperti yang diajarkan oleh teori demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas, demokrasi yang sehat membutuhkan dialog terbuka antara rakyat dan pemimpin. Kita harus terus menjaga demokrasi ini dengan tidak berhenti menyuarakan kebenaran, dan memastikan bahwa politik kembali kepada tujuannya yang paling mulia: untuk kebaikan bersama seluruh rakyat.

Yuk kita sukseskan Pilkada serentak 2024 dalam memilih pemimpin yang amanah untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat bersama.