SUMENEP, Suarademokrasi – Komitmen transparansi dan pelayanan prima terus ditunjukkan oleh RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep di bawah kepemimpinan dr. Erliyati. Dalam semangat “Bismillah Melayani”, rumah sakit ini tak hanya berfokus pada layanan medis, tetapi juga membangun ruang dialog terbuka dengan berbagai elemen masyarakat.
Melalui Kepala Seksi Informasi RSUD, Erfin Sukayati, disampaikan bahwa pihak rumah sakit daerah terbuka terhadap audiensi dari semua kalangan, termasuk masyarakat umum, mahasiswa, LSM, hingga jurnalis. “Kami sangat terbuka, tapi tentu harus melalui prosedur yang benar, yaitu surat resmi permohonan audiensi,” ungkap Erfin, Kamis (27/6).
Menurutnya, prosedur tersebut bertujuan agar pihak rumah sakit bisa mempersiapkan materi dan menghadirkan pejabat yang relevan. Ini bukan bentuk birokrasi yang menyulitkan, melainkan langkah untuk memastikan diskusi berjalan efektif.
Baca Juga: RSUD Sumenep Tingkatkan Fasilitas dan Layanan Permudah Akses Kesehatan Masyarakat
TikTok: https://vt.tiktok.com/ZSBdh3dx1/
Langkah ini merupakan bagian dari budaya baru yang dibangun RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep: pelayanan berbasis transparansi dan partisipasi publik. Erfin menegaskan bahwa pihaknya sudah banyak menerima kunjungan dari berbagai pihak dalam beberapa tahun terakhir.
Direktur RSUD dr. Erliyati sendiri dikenal sebagai figur terbuka sejak menjabat di Dinas Kesehatan Sumenep. Tak sedikit pihak yang mengapresiasi sikapnya yang humanis dan solutif dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan.
Rudi Hartono, seorang jurnalis senior, membenarkan sikap keterbukaan itu. Ia menyampaikan bahwa rumah sakit selalu merespons audiensi secara profesional. “Saya pribadi pernah berkali-kali audiensi, selalu disambut baik. Surat permohonan resmi adalah bentuk etika komunikasi, bukan hambatan,” ujarnya.
Namun, RSUD juga tak menutup mata terhadap sejumlah pemberitaan miring yang berseliweran di media. Isu seperti dugaan rujukan rumah sakit karena faktor non-medis dan tekanan oknum tertentu disebut perlu diverifikasi kebenarannya. “Jangan sampai opini menyesatkan dibangun oleh kepentingan politik atau persaingan bisnis yang tidak sehat,” imbuh Erfin.
Menurutnya, rumah sakit milik pemerintah ini adalah milik publik, yang dibiayai oleh uang rakyat. Maka sudah sepantasnya semua pihak menjaga integritas pelayanan dan mendukung upaya peningkatan kualitas, bukan justru menyerang dengan informasi yang belum terverifikasi.
Pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri terus mendukung RSUD dalam mewujudkan sistem pelayanan yang humanis dan transparan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di sektor kesehatan.
