Penulis: ERFANDI Wartawan Madya
SUMENEP, Suarademokrasi – Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tantangan besar dalam menjalankan pemerintahan mereka. Belum genap satu semester, berbagai gelombang protes dan kritik telah menghantam fondasi kekuasaan yang baru mereka bangun.
Fenomena ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam mengelola negara yang kaya akan dinamika sosial-politik. Sudah terlalu lama kekayaan Indonesia dibiarkan hanya digerogoti oleh para koruptor dan oligarki tanpa pedulikan jeritan tangis rakyat Indonesia. Maka dari itu peran aktif Pers sangat dibutuhkan untuk mengontrol kebijakan dan kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat.
Fakta yang terjadi di masyarakat, banyak para generasi muda bergelar sarjana atau kebidanan tidak dapat lapangan pekerjaan di desa sendiri meskipun berdiri sebuah rumah sakit peninggalan penjajahan Belanda, justru lebih banyak merekrut karyawan dari luar dan Perusahaan Garam terbesar yang ada di Madura juga banyak mengambil karyawan dari Jawa, tapi tidak ada kemajuan yang signifikan. Pegawai pemerintahan pun juga banyak diduduki oleh orang-orang politiknya, terus kapan peluang untuk masyarakat kecil yang juga ingin bekerja dan berpartisipasi untuk bangsa dan negara.
Baca Juga: Opini: Rakyat Tidak Akan Sejahtera Selama KKN Dibiarkan Di Indonesia
Salah satu langkah awal yang diapresiasi publik adalah gebrakan dalam menangkap para koruptor yang telah lama merugikan keuangan negara dan rakyat. Namun, di sisi lain, realitas dimasyarakat penegakan hukum yang masih tebang pilih menimbulkan skeptisisme. Masyarakat melihat bahwa masih banyak oknum aparat penegak hukum yang menjadikan hukum sebagai alat kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kebijakan efisiensi anggaran untuk mendukung program makan gratis juga menuai kritik. Pengurangan anggaran di sektor publikasi media dan bantuan kegiatan keagamaan dianggap sebagai konsekuensi dari program ini. Bahkan, di Kabupaten Sumenep, program makan gratis hingga saat ini belum terealisasi. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran harus mempertimbangkan keseimbangan agar tidak mengorbankan sektor-sektor lain yang juga penting bagi masyarakat.
RUU TNI dan Isu Perampasan Kendaraan
Revisi Undang-Undang TNI menjadi polemik tersendiri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Kritik dari berbagai kalangan masyarakat mencerminkan kekhawatiran terhadap implikasi kebijakan ini. Di sisi lain, isu perampasan kendaraan bermotor bagi pemilik yang telat membayar pajak menambah kecemasan rakyat kecil. Sementara itu, masyarakat justru lebih mengharapkan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor sebagai prioritas dalam upaya pemberantasan korupsi malah tidak diperhatikan.
Sehingga, fenomena gelombang protes terus terjadi yang merupakan bagian dari ujian kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dalam konteks politik, ujian ini menjadi penentu daya tahan dan kredibilitas pemerintahan mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, politik adalah arena dialektika sosial di mana berbagai kepentingan saling beradu dan berebut pengaruh. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah akan diuji oleh reaksi publik yang beragam.
Dalam perspektif dialektika sosial ala Hegel dan Marx, pro-kontra terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk kontradiksi yang akan melahirkan sintesis baru. Masyarakat yang mendukung dan menentang kebijakan adalah bagian dari dinamika politik yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengelola perbedaan pendapat ini dengan pendekatan yang lebih dialogis dan komunikatif.
Tidak ada pemimpin yang bisa sepenuhnya disukai oleh semua rakyatnya. Dalam rumus kepemimpinan, selalu ada pihak yang mendukung dan menolak. Namun, yang terpenting adalah mempertahankan nilai-nilai fundamental seperti kesejahteraan, keadilan, integritas, dan transparansi.
Pemerintahan Prabowo-Gibran harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. Kepekaan terhadap sinyal sosial, keterbukaan publik, serta komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik.
Kesimpulan: Arah Kepemimpinan ke Depan
Apa yang terjadi dalam beberapa bulan pertama pemerintahan ini bukan semata-mata krisis legitimasi, melainkan alarm sosial yang mengingatkan pentingnya prasyarat demokrasi dijalankan dengan baik. Jika kanal komunikasi dan transparansi diaktifkan secara optimal, maka arus kritik akan menjadi masukan konstruktif bagi pemerintahan.
Ke depan, Prabowo-Gibran harus semakin mantap dalam mengelola dinamika sosial-politik dengan lebih bijak. Kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan yang dapat beradaptasi dengan realitas, mendengar suara rakyat, dan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar yang diperjuangkan.
