Harganas Ke-29, Pemkab Sumenep Mengajak Semua Pihak Mengatasi Stunting

Harganas Ke-29, Pemkab Sumenep Mengajak Semua Pihak Mengatasi Stunting
Foto: Bupati Sumenep Achmad Fauzi, SH., MH.
banner 120x600

SUMENEP – Suarademokrasi.id | Dalam peringati Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang ke-29 tahun 2022, Pemkab Sumenep Madura mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi untuk bersama-sama mengatasi dan mencegah masalah stunting yang terjadi.

Biasanya, Harganas ini dirayakan tiap tanggal 29 Juni. Hari ini diperingati mengadopsi momen para pejuang kemerdekaan RI kembali pada keluarganya pada 29 Juni 1949 atau seminggu setelah Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia secara utuh. Tapi kali ini kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 2022, digelar di Balai Desa Tanjung Kecamatan Saronggi, Kamis 07 Juli 2022.

Dalam sambutan Bupati Achmad Fauzi SH MH, meminta semua pihak untuk ikut serta berperan aktif dalam percepatan penurunan angka stunting yang sangat beragam di kota keris Madura.

Baca juga:

Perlu kita ketahui, Stunting adalah kondisi gagal tumbuh normal pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.

Maka dari itu, Pemkab melalui Ra Achmad Fauzi mengajak, para kepala desa, camat, kepala Puskesmas serta jajaran TNI dan Kepolisian serta seluruh lapisan masyarakat yang ada, untuk meningkatkan komitmen bersama guna mencegah stunting demi mewujudkan keluarga berkualitas. Karena dalam menangani persoalan tersebut tidak bisa di lakukan oleh satu instansi saja.

“Pencegahan dan penurunan stunting ini tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, namun membutuhkan komitmen dan kerja keras seluruh pihak, mengingat kondisi peta Kabupaten Sumenep dan faktor sosial masyarakat yang kompleks,” kata Bupati.

Baca Juga :  Geng Motor Pamer Ketololan Dan Konyol Di Surabaya

Bupati Achmad Fauzi berkeyakinan angka prevelensi stunting dapat turun menjadi 14 persen pada 2024 sesuai dengan target Pemerintah Kabupaten, apabila seluruh pihak ikut berperan aktif melakukan yang terbaik untuk keluarga masyarakat.

Untuk itulah, diharapkan komitmen berbagai pihak agar berperan aktif melakukan koordinasi dan komunikasi untuk bersama-sama dalam rangka mencegah dan menurunkan angka stunting.

“OPD terkait bisa mensinergikan langkah nyata yang dilakukan secara masif, terintegrasi dan terarah, supaya setiap kegiatan penurunan dan pencegahan stunting bisa dilaksanakan tepat sasaran,” tutur Bupati.

Achmad Fauzi menambahkan, bahwa percepatan penurunan angka stunting yang harus dilakukan bersama tidak hanya sekedar berdampak pada aspek kesehatan saja, melainkan ada faktor lainnya yang di antaranya, kondisi ekonomi dan kasus penceraian yang mengakibatkan ketahanan keluarga rapuh.

“Padahal ketahanan keluarga sangat diperlukan dalam upaya membangun kualitas keluarga, menghadapi permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat,” ungkapnya.

Langkah untuk itu semua, dalam menangani, mengatasi dan mencegah masalah stunting tersebut, Pemerintah Kabupaten merekrut sebanyak 866 tenaga pendamping keluarga sebagai upaya menekan kasus balita kekerdilan yang terjadi pada keluarga masyarakat.

Menurut Bupati Achmad Fauzi, langkah itu dilakukan percepatan dalam menurunkan tingginya angka stunting, karena persentase kasus balita kekerdilan tergolong tinggi, yakni mencapai 20 persen.

Dengan adanya persoalan Stunting di bumi Sumekar ini menjadi tanggung jawab besar, khususnya  Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agus Mulyono menyatakan untuk langkah nyata yang perlu dilakukan secara terencana dalam mencegah dan menurunkan angka stunting, yakni membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 866 orang.

Dengan adanya kasus balita kekerdilan ini bukan semata karena kemiskinan, akan tetapi juga disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang bagi balita dan ibu hamil.

Baca Juga :  Kasih Ibu Seorang Wanita Yang Sangat Berarti

“Tidak sedikit di antara balita yang mengalami kasus kekerdilan di Kabupaten ini dari kalangan keluarga mampu,” kata Agus Mulyono.

Oleh karena itu, adanya pendidikan dalam bentuk pendampingan langsung bagi keluarga yang memiliki balita atau ibu hamil perlu dilakukan.

Maka, dalam penanganan stunting itu perlu juga melibatkan tiga komponen yaitu Bidan desa, Tim Penggerak PKK desa dan kader KB desa yang jumlahnya 2000 orang sekabupaten.

“Mereka yang terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan intervensi intensif, yakni intervensi sensitif di luar bidang kesehatan, namun sangat mendukung percepatan penurunan stunting dan intervensi spesifik yaitu lingkup bidang kesehatan,” ucap Kadis Agus Molyono.