SUMENEP – Suarademokrasi.id | Terkait isu kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi di kepulauan, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPC kabupaten Sumenep, Musahnan menyampaikan sikap tegas dan ancam APMS Sapeken bila tidak melayani kebutuhan para nelayan.
Musahnan. SE, menilai menurut pandangannya bahwa terkait Niaga BBM di kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Kuota BBM yang dikirim PT. Pertamina ke APMS (Agen Penyalur Minyak Subsidi) Sapeken, dinilai masih membingungkan Nelayan setempat. Hal itu pasti ada yang salah, sehingga patut diduga kuat BBM solar bersubsidi jatah untuk nelayan disalurkan ke lain tujuan.
Musahnan, S.E., selaku Ketua HNSI DPC Kabupaten Sumenep menyampaikan bahwa, terkait persoalan yang menyangkut nelayan menjadi kewajiban bagi pihak HNSI Sumenep untuk menjadi Advokasi dalam rangka membela dan melindungi para nelayan dan wajib hukumnya untuk memperjuangkan hak kepentingan bagi para nelayan.
Baca juga:
- Adanya Pemberitaan Kelangkaan BBM, Forkopimcam Sapeken Cek 2 Tempat APMS
- Polres Sampang Gagalkan Penyelundupan Pupuk Bersubsidi
“HNSI ini induk dari nelayan itu sendiri. Ketika ada kebijakan, tindakan ataupun upaya-upaya diskriminasi, kriminalisasi dengan cara merampok hak-hak masyarakat dan buruh nelayan lainnya, maka HNSI akan bersama nelayan memperjuangkan hak-haknya,” tegas Musahnan.
Menurut Sahnan, kouta BBM solar pada kedua APMS system yang ada di Sapeken jumlahnya sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya Nelayan Sapeken. Jika masih ada yang masih mengeluh kekurangan solar, diduga pasti ada yang salah dalam penyalurannya di pihak APMS.
“Jadi, APMS lah yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan kebutuhan BBM Solar untuk Nelayan Sapeken. Jika ditemukan dan terbukti APMS itu nakal (melanggar, red), pasti saya yang akan melaporkan. Ingat, awal pendirian AMPS Sapeken, delapan puluh persen (80%) menggunakan data masyarakat Nelayan Sapeken. Hal ini sesuai data yang masuk ke DKP Provinsi Jatim,” ujarnya.
Baca juga:
- Pemusnahan BB Petasan Mengakibatkan Rumah dan Fasilitas Umum Rusak
- Insan Brikers Orari Lokal Sampang Bagi Bagi Takjil
Lanjut kata Sahnan, satu bulan yang lalu (24/3/22), HNSI Sumenep di undang dalam rangka Sosialisasi Pelayanan Rekomendasi Bersubsidi Bagi Kapal Perikanan. Diketahui bahwa kouta yang diberikan PT. Pertamina untuk kedua APMS Sapeken lebih dari 300 KL BBM jenis Solar. Sedangkan kuota BBM jenis Pertalite tidak dibatasi sesuai kemampuan pelaku APMS berdasar kebutuhan masyarakat. Kebutuhan BBM tersebut oleh pihak PT. Pertamina, sudah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, yang dimana sebelumnya telah dilakukan pendataan oleh pemohon, yakni APMS.
Musahnan terus memaparkan, bahwa untuk Kecamatan Sapeken, pengajuan kuota solar terbanyak adalah menggunakan data Nelayan. Kerena pemakaian solar untuk Perkebunan dan Pertanian sangat sedikit, bahkan untuk kebutuhan mobil pribadi atau perusahaan bisa dibilang tidak ada, sehingga tidak ada alasan bila nelayan tidak kebagian Solar.
“Silahkan masyarakat mengadukan ke kami (HNSI DPC Sumenep, red). Atau jika ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian, sampaikan ke Kami,” ucap Sahnan dengan lantang.
Perlu diketahui, bahwa pada pemberitaan sebelumnya (14/4), Kapolres Sumenep AKBP Rahman Wijaya, S.I.K, S.H, M.H., menyampaikan, pihaknya telah memerintahkan Kapolsek Sapeken untuk melakukan pengecekan ke APMS yang ada di Sapeken, agar masyarakat kepulauan Sapeken merasa tenang dan tidak panik.
Dari hasil pengecekan di APMS 05 milik Haji Iskandar terdapat stok BBM Solar sebanyak 7.800 liter sedangkan Pertalite sebanyak 9.000 liter. Dan di APMS 06 milik Haji Ardi terdapat stok BBM Solar sebanyak 15.000 liter. Sedangkan Pertalite sebanyak 29.000 liter, ini membuktikan tidak ada kelangkaan BBM di Kepulauan Sapeken.
“Untuk memastikan stok BBM tetap tersedia, Polisi akan melakukan tindakan hukum apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan,” pungkasnya.
