SUMENEP, Suarademokrasi – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalianget, Kabupaten Sumenep, menjadi perhatian media karena menu MBG yang disajikan kepada murid sekolah dasar pada Selasa, 3 Februari 2026, berupa mie pangsit dengan sepotong sayur, dua pentol, serta satu buah jeruk dikeluhkan orang tua murid. Hal itu dinilai perlu mendapat klarifikasi dan pengawasan lebih lanjut agar selaras dengan tujuan utama program.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sejak 2025 merupakan salah satu strategi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi kelompok rentan, khususnya anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, program tersebut patut kita dukung dan kawal ketat agar tidak menjadi bancaan oleh para oknum dibawah.
Karena program ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar bersumber dari pajak rakyat. Program MBG ini diharapkan mampu membeli hasil panen petani lokal dan menggerakkan perekonomian bagi masyarakat lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian serta produk UMKM setempat. Namun, fakta di lapangan dapur MBG di Kalianget Barat dengan menu Mie Pangsit dinilai bahan bakunya dibeli dari luar Sumenep, tidak memanfaatkan potensi pangan lokal dan melibatkan UMKM, petani, serta nelayan setempat dalam penyediaan bahan baku.
Baca Juga: DPMD Sumenep Perkuat Program Ketahanan Pangan Lewat Dana Desa dan BUMDes
Sorotan ini bermula dari penilaian salah satu orang tua murid yang mempertanyakan kesesuaian menu MBG dengan prinsip gizi seimbang serta komitmen pemanfaatan bahan pangan lokal. Menu berbasis mie pangsit dinilai menggunakan bahan baku dari luar Sumenep, sehingga belum mencerminkan upaya penyerapan hasil pertanian petani lokal sebagaimana diharapkan.
“Coba menu MBG hari ini di SDN Kalianget Barat 1 di konfirmasi, masak dikasih mie pangsit,” ujar salah satu orang tua murid kepada redaksi, Selasa 3 Februari 2026.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihak media melakukan konfirmasi yang diawali dari sekolah. Seorang guru yang enggan disebutkan identitasnya membenarkan menu MBG yang disajikan kepada murid SD, Selasa 3 Februari 2026 adalah mie pangsit, bukan menu makanan pokok orang Sumenep.
“Iya benar, menu MBG hari ini berupa mie pangsit dengan dua pentol, sepotong sayur, dan satu buah jeruk. Kami pihak guru juga tidak pernah menerima jatah makan dari program MBG,” ungkapnya.
Secara konseptual, MBG merupakan program strategis nasional yang tidak hanya bertujuan meningkatkan status gizi anak sekolah, tetapi juga diharapkan membuka lapangan kerja serta memperkuat perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Namun informasi yang dihimpun media, 1 orang bisa memegang kendali untuk mengelola sekitar 10 dapur MBG, sementara peluang keterlibatan masyarakat lain sangat sulit.
Pemanfaatan bahan baku lokal untuk MBG seharusnya memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan petani, nelayan dan pelaku usaha lokal dinilai belum optimal. Ketika menu MBG didominasi produk berbasis mie instan atau olahan serupa, muncul pertanyaan bahan baku yang digunakan bukan menggunakan hasil petani lokal sehingga tidak berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal untuk masyarakat Sumenep.
Sementara itu, pihak pengawas dapur MBG yang berlokasi di depan SPBU Kalianget menjelaskan bahwa bahan baku untuk menu MBG sepenuhnya sudah ditetapkan oleh mitra penyedia. “Kami hanya menjalankan tugas sesuai bagiannya. Soal bahan baku menu, itu sudah ditentukan oleh pihak mitra,” ujarnya, disaat dikonfirmasi media.
Kehadiran pihak media di dapur MBG Kalianget Barat dalam rangka melakukan fungsi kontrol sosial dan memberikan saran agar memprioritaskan untuk menggunakan hasil panen petani, nelayan dan UMKM masyarakat sekitar. Justru pihak pengelola MBG dan petugas gizi tersebut menunjukkan sikapnya yang kurang nyaman, enggan dikritik dan diberikan masukan, yang seolah-olah pihaknya merasa sudah benar. Padahal, pengawasan publik dan kritik konstruktif merupakan bagian integral dari mekanisme akuntabilitas, mengingat program MBG dibiayai dari dana publik yang berasal dari pajak masyarakat agar sesuai harapan bersama.
Secara prosedural, pelaksanaan program MBG dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penetapan standar menu berbasis pedoman gizi seimbang oleh pemerintah pusat, penunjukan mitra pelaksana penyedia bahan baku dan distribusi, hingga pengawasan berlapis oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan aparat pengawas internal. Dalam skema tersebut, partisipasi masyarakat dan media menjadi elemen penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan sesuai tujuan.
Dengan pengawasan yang konsisten dan keterbukaan semua pihak, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi murid sebagai generasi penerus bangsa, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal serta perwujudan keadilan sosial sebagaimana cita-cita awal program tersebut.
Sangat disayangkan disaat kedatangan H. Adi sebagai penyedia bahan baku program MBG terkesan meremehkan kedatangan media dan memberikan pernyataan yang kurang enak untuk didengar. “Kalau saya tidak takut kepada siapapun. Menu hari ini hanya selingan dan sesuai permintaan sekolah,” ucapnya, sedangkan pihak media hanya melakukan kordinasi dan konfirmasi untuk pemberitaan.
