SUMENEP Suarademokrasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memperkuat peran dan kapasitas pengelolaan BUMDes.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edi Rasiyadi, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 328 BUMDes di Kabupaten Sumenep dari total 330 desa yang ada. BUMDes tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu 44 BUMDes maju, 214 BUMDes berkembang, dan 70 BUMDes pemula.
“Kegiatan BUMDes mayoritas bergerak pada sektor jasa keuangan, perdagangan dan jasa, pertanian, pelayanan publik, pariwisata, manufaktur, hingga pertambangan,” jelas Edi Rasiyadi dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2024 yang berlangsung di Pendopo Agung Keraton, Senin (18/11).
Baca Juga: Sumenep Raih 2 Penghargaan Sebagai Daerah Penghasil Pangan Strategis
Sekda juga menyebutkan beberapa BUMDes berprestasi di Sumenep, seperti BUMDes Pasopati yang sukses mengelola wisata mangrove Kebundadap Timur, BUMDes Arya Pusaka Desa Aeng Tongtong Kecamatan Saronggi, dan BUMDes Pagerungan Jaya Desa Pagerungan Besar.
Dalam workshop tersebut, Edi Rasiyadi menekankan pentingnya pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal, khususnya melalui pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes.
“Kepala desa perlu memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes, sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian desa,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Sumenep telah melakukan sinkronisasi prioritas penggunaan Dana Desa dengan kebijakan pembangunan daerah. Fokus utama diarahkan pada pemantapan ketahanan ekonomi masyarakat serta menjaga harmoni sosial, yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Melalui langkah ini, Pemkab Sumenep berharap BUMDes tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di desa-desa.
