SUMENEP – Suarademokrasi.id | Karena dinilai tidak menguntungkan masyarakat Kepulauan, seorang aktivis Kepulauan yang begitu peduli dengan kondisi masyarakat kepulauan menuding pihak penyelenggara seleksi untuk calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dinilai tolol.
Sebut saja Encong, yang berani lantang mengatakan bahwa pihak penyelenggara seleksi calon anggota PPS di Kabupaten Sumenep yang diselenggarakan di Kota Sumenep dinilai tidak memikirkan kondisi masyarakat kepulauan yang ingin juga ikut mendaftarkan dirinya dalam seleksi tersebut.
Pasalnya, masyarakat kepulauan harus menyebrangi samudra berjam-jam dan juga harus bisa membawa bekal jutaan rupiah untuk mencukupi kebutuhan saat dirinya beberapa hari berada di daratan nantinya saat mengikuti seleksi tersebut.
Baca juga: Akses Jalan Dermaga Rusak Menjadi Sorotan
“Hal seperti ini sudah yang kesekian kalinya, lagi-lagi rakyatlah yang harus dirugikan..!!” Ujarnya kepada media, Selasa 10 Januari 2023.
Dirinya menilai pihak panitia menunjukkan Ketololannya, karena dijaman sekarang ini bisa dilakukan dengan sistem online. Sehingga bagi masyarakat kepulauan yang ingin mengikuti seleksi untuk calon anggota PPS pada pemilu 2024 mendatang, tidak perlu lagi harus berbondong-bondong ke daratan.
“Apa ini memang sengaja ingin menunjukkan kepada publik tentang KETOLOLAN penyelenggara seleksi calon anggota PPS, karena tidak memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Padahal kalau menurut saya, panitia itu bisa menyelenggarakan ujian seleksi penerimaan calon anggota PPS itu bisa lewat media online atau bisa menurunkan team penguji ke masing-masing Kepulauan,” tegasnya.
Sedangkan biaya kerugian materi yang mereka harus di keluarkan untuk biaya transportasi, penginapan, makan dan lain-lain itu kisaran 1 juta lebih perorang. Beda lagi peserta yang dari kepulauan yang jarak tempuhnya lebih jauh dari pulau Sapudi.
“Yang jelas biaya yang mereka keluarkan jauh lebih banyak ketimbang peserta yang dari kepulauan Sapudi, padahal lulus dan tidaknya pelaksanaan untuk menjadi anggota panitia PPS pemilu tahun 2024 tersebut ada di tangan panitia,” ucapnya.
Maka dari itu, seorang aktivis Kepulauan tersebut berharap kepada pihak penyelenggara agar bisa melakukan evaluasi untuk kebaikan bersama, agar masyarakat kepulauan benar-benar juga bisa merasakan pelayanan itu sama seperti dengan masyarakat yang di daratan.
“Coba bayangkan, peserta yang berasal dari pulau Sapudi saja jumlahnya 128 orang, sedangkan yang dibutuhkan hanya 54 orang saja dan sisanya harus angkat koper. Tolong ini dievaluasi agar kedepannya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi untuk masyarakat kepulauan,” pintanya.
Sampai pemberitaan ini ditayangkan di media ini, pihak panitia belum bisa dilakukan konfirmasi.