SUMENEP, Suarademokrasi — Perangkat Desa Kalianget Barat diduga tidak patuh terhadap instruksi Penjabat (PJ) Kepala Desa, Suhrawi, dan diharapkan untuk mengundurkan diri jika tidak mampu menjalankan tugas dengan baik demi kepentingan masyarakat.
Keluhan ini disampaikan Suhrawi saat dikonfirmasi media terkait ketidakhadiran perangkat desa, khususnya Kepala Dusun (Kadus) Kebun Kelapa, dalam kegiatan kerja bakti yang digelar di RT 7 RW 3 Dusun Kebun Kelapa, Minggu (2/2/2025).
Kepedulian PJ Kades dan BPD yang hadir ikut kegiatan kerja bakti mendapatkan apresiasi dibandingkan para perangkat desa dan anggota BPD yang tidak peduli terhadap kegiatan masyarakat. Sedangkan untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat ini menjadi tanggung jawab bersama, apalagi mereka digaji setiap bulan dari uang pajak rakyat.
Baca Juga: RT 7 RW 3 Gelar Kerja Bakti, Warga Harapkan Peran Aktif Pemerintah Desa
“Kami mengapresiasi Pak Suhrawi yang meski bukan warga asli Kalianget Barat, tetap hadir dan ikut bergotong royong bersama masyarakat. Begitu juga Ketua BPD dan salah satu anggota BPD dari Simpangan yang menunjukkan kepeduliannya,” kata salah seorang warga.
Masyarakat yang hadir sangat kecewa terhadap para perangkat desa yang tidak memiliki kepedulian terhadap kegiatan kerja bakti, hal ini patut untuk dilakukan evaluasi kerja demi untuk memajukan desa Kalianget Barat kedepannya. Sebelumnya, sebelumnya sejumlah perangkat desa disaat jam kerja masih berlangsung, di balai desa terlihat asyik berkaraoke, meskipun melihat saya selaku media ada di balai desa, mereka tidak menghiraukan, hal itu menunjukkan karakter jelek atas kinerja nya.
“Kegiatan kerja bakti ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, apalagi wilayah Sumenep sempat mencatat 1.323 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2024. Perangkat desa yang digaji dari uang pajak rakyat seharusnya hadir dan memberikan contoh bagi masyarakat yang lain,” ujar warga yang geram melihat sifat perangkat desa yang sok-sokan.
Kerja bakti yang dilakukan kali ini meliputi pembersihan jalan kampung dan tempat pemakaman umum (TPU) Babussalam yang ditumbuhi semak belukar. Warga khawatir kondisi tersebut dapat menjadi sarang nyamuk dan tempat persembunyian binatang liar yang membahayakan.
Sebelumnya, pengurus RT telah mengirimkan pemberitahuan resmi melalui chat WhatsApp kepada semua pihak pejabat pemerintah desa maupun kecamatan, agar bisa turut serta dalam kerja bakti. Namun, ketidakhadiran para perangkat desa, terutama Kadus Kebun Kelapa, menuai kekecewaan masyarakat.
Kalau Kadus Kebun Kelapa tidak ada kepedulian terhadap warganya, apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat kedepannya? Bahkan, selama lima tahun di masa kepemimpinan Kades Suharto, empat Kadus di desa ini bekerja menggunakan surat keputusan (SK) yang diduga tidak sesuai aturan (SK orang lain), sehingga dinilai membentur peraturan yang berlaku dan patut kita curigai atas gaji yang diberikan oleh pihak pemerintah desa untuk diperiksa.
Para perangkat yang tidak memiliki SDM yang memadai akan berdampak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terbukti Kadus tidak pernah turun kepada masyarakat untuk menyerap aspirasi nya.
Dan perlu diketahui juga bahwa setelah jam istirahat, balai desa Kalianget Barat sering kosong tidak terlihat satupun perangkat desa, meskipun PJ Suhrawi mulai sedikit menata untuk memperbaikinya, tapi tetap tidak membawakan perubahan. Maka dari wajib hukumnya untuk dievaluasi karena sangat berdampak terhadap pelayanan masyarakat, dalam mendapatkan pelayanan di balai desa.
Oleh karena itu, mendesak pihak Kecamatan Kalianget, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, serta Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk segera melakukan langkah mengevaluasi menyeluruh kinerja perangkat desa tersebut, karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang terbaik.
“Mereka yang tidak siap bekerja dan selalu mengeluhkan bayaran yang katanya kecil, serta tidak patuh pada jam kerja perangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih baik mengundurkan diri, karena masih banyak orang yang mencari pekerjaan. Banyak lulusan sarjana yang siap bekerja dengan dedikasi lebih baik,” tegas warga.
Bagi perangkat desa yang masih menjabat dapat berbenah diri dan menjunjung tinggi tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat. Para perangkat desa dan anggota BPD yang ada jangan cuma sebatas formalitas menjadi pelengkap admistrasi saja, tapi tidak memiliki kualitas kerja untuk mengembangkan dan memajukan desa.
Masyarakat sudah muak dengan kebohongan dan pencitraan yang disampaikan di beberapa pemberitaan media yang diduga karena pesanan, karena masyarakat sudah susah payah mencari uang membayar pajak untuk gaji para perangkat tapi tidak ada imbal baliknya kepada masyarakat.