SUMENEP, Suarademokrasi – Kritik keras terhadap kinerja aparatur pemerintah kembali mencuat, kali ini ditujukan kepada pejabat yang ada di wilayah Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Camat, Penjabat Kepala Desa (PJ Kades), hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai tidak responsif terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, seperti sampah yang menumpuk, jalan raya berlubang, serta pengelolaan aset publik.
Sikap abai ini dinilai mencederai prinsip dasar good governance, khususnya aspek akuntabilitas dan responsivitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Padahal, kebutuhan hidup para pejabat beserta keluarganya sudah dipenuhi dari uang rakyat, sudah sewajibnya pejabat memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat, bukan malah diam dan duduk manis saja.
Di Desa Kalianget Barat, misalnya, mobil desa yang sejatinya diperuntukkan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat justru digunakan layaknya inventaris pribadi perangkat desa, bahkan disebut-sebut dimanfaatkan oleh Sekretaris Desa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan mantan kepala desa. Kondisi ini menimbulkan kritik karena dinilai bertentangan dengan asas efisiensi penggunaan aset negara, tapi Camat, PJ Kades dan BPD diam saja membiarkan mobil desa dijadikan inventaris pulang pergi Sekdesnya.
Baca Juga: Paradoks: APBD dan DD Abaikan Kebutuhan Vital Masyarakat Sumenep
Ketua salah satu lembaga masyarakat di Kalianget, menegaskan bahwa fenomena pembiaran sampah, terbengkalainya proyek dermaga bernilai miliaran rupiah, hingga kapal Sumekar yang tidak dimanfaatkan, mencerminkan lemahnya kepedulian pejabat terhadap kebutuhan vital warga.
“Kapal daerah jadi monumen, dermaga wisata miliaran rupiah terbengkalai, dan sampah berserakan di pantai. Pejabat hanya duduk di kursi empuk tanpa turun ke lapangan,” tegas Sarkawi dalam video yang tersebar di grup WhatsApp, Sabtu (20/9/2025).
Ia menyerukan agar masyarakat berani bersuara menuntut akuntabilitas pejabat publik. Menurutnya, jabatan bukanlah ruang untuk kenyamanan pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
“Pejabat itu jangan hanya main tanda tangan dan perintah saja, tukang becak pun bisa melakukannya. Sudah saatnya sekarang masyarakat mendesak pejabat agar bekerja sungguh-sungguh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sarkawi melalui chat WhatsAppnya mendesak Bupati Sumenep untuk turun tangan mengevaluasi pejabat di bawahnya. Ia menilai Camat Kalianget patut diganti karena tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik.
“Saya yakin Bupati akan mendengar sorotan publik. Jika pemimpin wilayah tidak peduli dan tidak mau berkolaborasi dengan masyarakat, bagaimana mungkin Kalianget bisa maju,” tambahnya.
Sorotan ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik tata kelola pemerintahan di tingkat lokal perlu segera diperbaiki, agar hak-hak masyarakat atas pelayanan publik tidak terus terabaikan, karena rakyat sudah bekerja keras mengeluarkan keringat demi membayar pajak untuk gaji para pejabat pemerintah, tapi tidak memberikan pelayanan yang baik, malah banyak pihak yang mengeluhkan sikap kesombongan Camat Kalianget.
