SUMENEP, Suarademokrasi – Untuk menentukan hukuman yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan cara menjual kembali BBM bersubsidi untuk meraup keuntungan pribadi, kita dapat merujuk pada beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Berikut adalah beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi acuannya diantaranya;
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53, Setiap orang yang melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM tanpa izin usaha pengangkutan dan/atau niaga, atau menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, dapat dikenakan sanksi pidana.
Di Pasal 55, Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).
Baca Juga: Maraknya Penjualan BBM Solar Bersubsidi di SPBU Kalianget Terus Terjadi
2. Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Mengatur ketentuan mengenai harga jual BBM bersubsidi dan pelanggaran terhadap ketentuan ini yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2001.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 (Penipuan), Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau untuk memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Pasal 372 (Penggelapan), Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900 rb (sembilan ratus ribu rupiah).
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, terdakwa yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan cara menjual kembali BBM bersubsidi untuk keuntungan pribadi dapat dikenakan sanksi pidana berupa:
Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling tinggi Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).
Maka dari itu, Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang pantas berdasarkan bukti-bukti yang ada, berat ringannya pelanggaran, serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dengan memperhatikan regulasi tersebut, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang diakibatkan oleh tindakan penyalahgunaan tersebut.
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan terdakwa dalam kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dijual lebih dari harga ketentuan. Berikut adalah penjelasan mengenai kewenangan hakim dan regulasi hukum yang relevan:
1. Menilai Bukti dan Fakta, Hakim berwenang untuk menilai semua bukti dan fakta yang diajukan selama persidangan, termasuk kesaksian saksi, dokumen, dan barang bukti terkait.
2. Memutuskan Kesalahan Terdakwa. Berdasarkan penilaian terhadap bukti dan fakta, hakim memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
3. Menentukan Hukuman. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur prosedur pemeriksaan di pengadilan, hak dan kewajiban terdakwa, serta kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana:
1. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa berdasarkan bukti-bukti penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dijual di atas harga yang ditentukan.
2. Pemeriksaan di Pengadilan, Hakim memeriksa kasus ini dengan mendengarkan saksi-saksi, menguji bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa dan terdakwa, serta mendengarkan pembelaan terdakwa.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Hakim membuat putusan. Jika terdakwa terbukti bersalah, hakim menjatuhkan pidana yang dapat berupa penjara, denda, atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas menyimpulkan bahwa, Hakim memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan terdakwa dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk menilai bukti dan fakta, memutuskan kesalahan terdakwa, dan menentukan hukuman sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, demi untuk memberikan efek jerah terhadap para pelaku yang lainnya.
