SUMENEP, Suarademokrasi – Kabupaten Sumenep terguncang oleh kasus pencabulan yang melibatkan seorang oknum guru ngaji dan oknum guru pelajar di sebuah sekolah dasar negeri di Sumenep, yang seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi para santri dan santriwati serta murid yang ingin belajar di lingkungan mereka.
Kejadian memilukan ini mengungkapkan sisi gelap dari individu yang seharusnya dipercaya dalam memberikan pendidikan agama dan moral kepada para generasi muda. Bukan malah menyalurkan nafsu birahinya kepada anak didiknya, sifat buruk tersebut mencerminkan perbuatan binatang yang tidak memiliki perasaan malu atau etika. Kasus ini sering terjadi di Sumenep.
Apalagi pelaku ini, yang tidak lain adalah guru pengajar dan seorang guru ngaji yang juga menyandang gelar kemuliaan haji, memiliki posisi yang dihormati sebagai ketua RT dan pengurus di lembaga keagamaan terbesar di Sumenep, serta sebagai pegawai lembaga komisi yang ada di Kabupaten Sumanep. Ironisnya, posisi-posisi tersebut seharusnya digunakan untuk memberikan inspirasi dan bimbingan kepada masyarakat, bukan untuk mengeksploitasi dan merendahkan martabat individu, terutama anak-anak yang seharusnya dilindungi.
Baca Juga: Dugaan Pencabulan Oleh Oknum Guru Ngaji Dilakukan Mediasi Perdamaian Menjadi Sorotan
Dalam pandangan hukum, tindakan cabul yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak perlindungan terhadap anak-anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana seksual, termasuk pencabulan. Berdasarkan informasi, korban kurang lebih 7 orang santriwati.
Bukan malah didamaikan oleh para pihak yang melibatkan kepolisian sebagai APH, hal itu dinilai terkesan membiarkan pelaku yang diduga mencabuli santriwati nya dengan cara memegang atau meremas payudara korban dan kepala/mulut korban dipaksa ditempelkan pada kemaluan pelaku tidak diproses hukum. Hal itu yang kini menjadi sorotan dan reaksi publik bahwa penegakan hukum di Sumenep dikendalikan oleh para pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media, dalam kasus ini, keberadaan pelaku yang memiliki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat mungkin telah menyulitkan proses penegakan hukum. Ada kemungkinan bahwa pengaruh dan kekuatan sosial dari pelaku telah menghalangi korban dan keluarganya untuk melaporkan kasus tersebut atau bahkan untuk mendapatkan keadilan yang layak. Agar memberikan efek jerah terhadap pelaku demi untuk melindungi anak kita agar tidak menjadi korban nantinya.
Penting untuk menegaskan bahwa tidak ada individu yang dikecualikan dari hukum, termasuk mereka yang memiliki jabatan dan gelar tertentu dalam masyarakat. Penegakan hukum haruslah bersifat adil dan tegas, tanpa pandang bulu terhadap status sosial atau jabatan seseorang.
Selain itu, perlu ada upaya yang lebih besar dalam masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Pendidikan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap individu harus diperkuat dalam semua lapisan masyarakat, termasuk dalam lingkungan pendidikan agama.
Kasus ini juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap individu yang menduduki posisi-posisi penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks integritas moral dan etika kepemimpinan. Pemilihan dan pemantauan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pembimbingan generasi muda haruslah dilakukan dengan cermat dan hati-hati.
Akhirnya, panggilan untuk keadilan dalam kasus ini tidak boleh diabaikan. Semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, harus bersatu untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang pantas mereka terima, dan agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hanya dengan demikian, kita dapat membawa keadilan dan keamanan bagi semua individu, terutama yang paling rentan dalam masyarakat kita.
Berdasarkan informasi disampaikan kepada media, kasus pencabulan terhadap anak tersebut hingga terjadinya proses perdamaian itu terhembus sejumlah rupiah dengan menunjukkan bukti transferan.
Salah satu pihak keluarga korban berharap persoalan kasus cabul ini yang menimpa terhadap anak kandungnya harus tetap diproses secara hukum yang berlaku, meskipun perdamaian itu dilakukan di balai desa yang difasilitasi oleh kepala desa setempat dan melibatkan sejumlah pihak termasuk dari kepolisian Polsek Kota dan pihak lain.
