SUMENEP, Suarademokrasi – Praktik jual beli ilegal bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus menjadi permasalahan, khususnya masyarakat kecil yang seharusnya memanfaatkan adanya program subsidi. Fakta di Sumenep, ribuan liter BBM bersubsidi dijual kepada mafia BBM dengan menggunakan Surat rekomendasi pembelian BBM milik nelayan.
Tidak jarang insan pers menyoroti adanya kegiatan tersebut yang dilakukan oleh para SPBU di Sumenep kepada pihak mafia BBM, ironisnya tidak ada pihak yang mengawasi dan para APH yang memiliki kewenangan penuh tidak ada langkah untuk memberantas mafia BBM bersubsidi.
Sorotan tajam media yang menyuarakan kebenaran menjadi ancaman bagi para mafia BBM dan oknum aparat serta pejabat terkait yang terlibat, hingga Insan pers menjadi korban intimidasi dan penganiyaan. Banyak oknum media dan wartawan yang seharusnya menjadi garda terdepan menjadi kontrol sosial dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan, justru menjadi pelindung bagi para mafia BBM.
Baca Juga: Dalam Situasi Kelangkaan BBM, SPBU Kalianget Terus Menjual Solar Bersubsidi Pada Jerigen
Dugaan keterlibatan oknum, mulai dari aparat penegak hukum (APH), hingga pejabat pemerintah maupun oknum pelaku media sendiri, semakin memperkeruh upaya memberantas mafia BBM. Kali ini pelaku mafia BBM bersubsidi diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa di kepulauan Sumenep.
Modus Operandi Mafia BBM Bersubsidi, yang sering digunakan dalam bisnis BBM ilegal adalah menggunakan surat rekomendasi pembelian BBM atas nama nelayan. Hal ini diungkapkan dari pesan suara yang diduga dari seorang oknum kepala desa (Kades) di kepulauan Sumenep, yang mengaku terlibat dalam distribusi BBM bersubsidi. Tak hanya itu, dalam rekaman tersebut oknum Kades mengakui memiliki dokumen untuk menjual BBM bersubsidi ke sektor industri, yang jelas-jelas melanggar aturan.
Temuan media di beberapa SPBU di Sumenep, seperti SPBU Kalianget dan SPBU Pemda Sumenep, melakukan penjualan BBM bersubsidi dalam jumlah besar kepada pembeli jerigen. Berdasarkan informasi yang media dapatkan, satu kali pengiriman ke kepulauan mencapai hingga 20 ton. Aktivitas ini berlangsung tanpa pengawasan dari pihak berwenang.
Akibat adanya mafia BBM dan oknum-oknum terkait, BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil justru dinikmati oleh industri dan kelompok tertentu. Nelayan dan petani serta supir yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi untuk menunjang mata pencaharian mereka kerap kesulitan mendapatkannya. Hal ini memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat.
Maka dari itu, melalui pemberitaan ini, masyarakat menyampaikan pesan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik ilegal ini. Dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah pusat untuk:
- Memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap SPBU, pejabat daerah, dan dinas terkait yang diduga terlibat.
- Memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya di wilayah-wilayah rawan seperti Sumenep.
- Memberikan sanksi tegas bagi oknum-oknum yang terbukti terlibat, baik dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, maupun pihak swasta.
- Melibatkan masyarakat dan media sebagai pengawas independen untuk memastikan subsidi benar-benar sampai ke pihak yang berhak.
Solusi untuk Memberantas Mafia BBM
Langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya:
- Digitalisasi Sistem Distribusi
Menggunakan teknologi digital untuk memonitor penyaluran BBM bersubsidi, termasuk penerapan kartu pintar (smart card) yang terintegrasi dengan data penerima subsidi. - Reformasi Regulasi Surat Rekomendasi
Mengubah mekanisme penerbitan surat rekomendasi agar lebih transparan diberikan kepada pemilik sendiri, bukan kepada mafia BBM. - Penegakan Hukum yang Tegas
Membentuk tim khusus untuk menangani kasus mafia BBM, dengan melibatkan lembaga independen seperti KPK untuk mengawasi pelaksanaannya. - Edukasi dan Pemberdayaan Rakyat Kecil
Memberikan edukasi kepada nelayan dan petani mengenai hak mereka atas subsidi serta melibatkan mereka dalam pengawasan distribusi. - Sanksi Berat bagi oknum Media dan wartawan yang melindungi,
Memastikan media yang terlibat dalam manipulasi opini publik diberi sanksi sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Perjuangan melawan mafia BBM memerlukan sinergi dari seluruh elemen bangsa. Dengan komitmen bersama, hak rakyat kecil atas subsidi dapat terjamin, dan keadilan ekonomi dapat terwujud. Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata dalam memberantas praktik ilegal ini.
Informasi yang disampaikan kepada media, di kepulauan Sumenep sering terjadi adanya kegiatan kapal BBM kencing di tengah laut. Sampai pemberitaan ini tayang, Kades Sapeken enggan memberikan respon atas konfirmasi media.